Menjelang pernikahan, banyak pasangan disibukkan dengan berbagai persiapan, mulai dari urusan administrasi hingga pesta pernikahan. Namun, ada satu topik yang sering kali dianggap tabu untuk dibicarakan, yaitu perjanjian pra nikah.

Tidak sedikit orang yang menganggap perjanjian pra nikah sebagai tanda kurangnya kepercayaan terhadap pasangan. Ada pula yang beranggapan bahwa dokumen ini hanya dibutuhkan oleh kalangan tertentu yang memiliki aset bernilai besar. Padahal, berbagai anggapan tersebut belum tentu benar.

Agar tidak salah memahami fungsi dan manfaatnya, berikut beberapa mitos dan fakta seputar perjanjian pra nikah yang perlu diketahui calon pasangan suami istri.

Mitos 1: Perjanjian Pra Nikah Berarti Tidak Percaya Pasangan

Salah satu anggapan yang paling sering muncul adalah bahwa perjanjian pra nikah dibuat karena salah satu pihak tidak percaya kepada pasangannya. Akibatnya, banyak pasangan menghindari pembahasan ini karena khawatir dapat menimbulkan kesalahpahaman atau konflik sebelum menikah.

Faktanya, perjanjian pra nikah justru dapat menjadi bentuk keterbukaan antara kedua belah pihak. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat mendiskusikan kondisi keuangan, aset yang dimiliki, hingga tanggung jawab yang akan dijalankan setelah menikah secara lebih transparan.

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain:

• Membantu pasangan memahami kondisi keuangan masing-masing.
• Mengurangi potensi konflik terkait aset dan kewajiban di kemudian hari.
• Mendorong komunikasi yang lebih terbuka sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.
• Memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dengan kata lain, perjanjian pra nikah bukan tentang ketidakpercayaan, melainkan tentang perencanaan yang matang untuk masa depan bersama.

Mitos 2: Perjanjian Pra Nikah Hanya untuk Orang Kaya

Banyak orang mengira perjanjian pra nikah hanya dibutuhkan oleh pasangan yang memiliki bisnis besar, properti bernilai tinggi, atau kekayaan dalam jumlah besar. Padahal, kebutuhan setiap pasangan bisa berbeda-beda.

Faktanya, siapa pun dapat membuat perjanjian pra nikah apabila merasa perlu mengatur aspek tertentu dalam kehidupan pernikahannya. Bahkan pasangan yang baru merintis karier atau membangun usaha juga dapat memperoleh manfaat dari perjanjian ini.

Beberapa kondisi yang sering menjadi alasan pembuatan perjanjian pra nikah meliputi:

• Salah satu pihak memiliki usaha atau bisnis yang ingin dilindungi.
• Memiliki aset yang diperoleh sebelum menikah.
• Ingin mengatur pengelolaan keuangan secara lebih jelas.
• Memiliki tanggung jawab atau kewajiban finansial tertentu yang perlu disepakati bersama.

Karena itu, perjanjian pra nikah sebaiknya tidak dipandang sebagai dokumen eksklusif untuk kalangan tertentu, melainkan sebagai alat perlindungan hukum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

Mitos 3: Hanya Mengatur Pembagian Harta saat Perceraian

Tidak sedikit orang yang langsung mengaitkan perjanjian pra nikah dengan perceraian. Akibatnya, pembahasan mengenai dokumen ini sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif karena seolah-olah pasangan sudah mempersiapkan kemungkinan berpisah bahkan sebelum menikah.

Faktanya, perjanjian pra nikah memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pembagian harta ketika terjadi perceraian. Dokumen ini dapat digunakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan harta dan kewajiban selama perkawinan berlangsung.

Beberapa hal yang umumnya dapat diatur dalam perjanjian pra nikah, antara lain:

• Pengelolaan dan kepemilikan harta.
• Pemisahan harta tertentu.
• Pengaturan tanggung jawab atas utang.
• Perlindungan aset yang dimiliki sebelum menikah.
• Ketentuan lain yang disepakati para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan adanya pengaturan yang jelas sejak awal, pasangan dapat memiliki kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa depan.

Baca Juga: Apakah Surat Wasiat Bisa Dibatalkan? Begini Ketentuannya

Mitos 4: Perjanjian Pra Nikah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

Sebagian orang menganggap perjanjian pra nikah hanya berupa kesepakatan biasa yang tidak memiliki nilai hukum. Karena itu, mereka meragukan manfaat dokumen tersebut apabila suatu saat terjadi permasalahan.

Padahal, perjanjian pra nikah dapat memiliki kekuatan hukum selama dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, proses penyusunan dan pengesahan dokumen perlu dilakukan secara benar agar hak dan kepentingan para pihak tetap terlindungi.

Agar memiliki kekuatan hukum, umumnya perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

• Disepakati secara sukarela oleh kedua pihak.
• Tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan.
• Memuat ketentuan yang jelas dan dapat dipahami.
• Dibuat melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena sifatnya yang mengikat secara hukum, penyusunan perjanjian pra nikah sebaiknya dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak.

Mitos 5: Perjanjian Pra Nikah Hanya Bisa Dibuat sebelum Menikah

Masih banyak pasangan yang berpikir bahwa kesempatan membuat perjanjian hanya ada sebelum akad atau pemberkatan berlangsung. Akibatnya, mereka merasa terlambat ketika baru menyadari pentingnya dokumen tersebut setelah menikah.

Faktanya, hukum di Indonesia juga memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian setelah menikah, yang sering dikenal sebagai perjanjian pasca nikah atau postnuptial agreement. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Pilihan ini dapat menjadi solusi bagi pasangan yang:

• Baru memahami manfaat perjanjian setelah menikah.
• Ingin mengatur kepemilikan aset tertentu.
• Membutuhkan kepastian hukum terkait pengelolaan harta.
• Menghadapi perubahan kondisi keuangan atau bisnis setelah perkawinan berlangsung.

Meski demikian, prosedur dan ketentuannya perlu disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.

Mitos 6: Perjanjian Pra Nikah Bikin Hubungan Jadi Tidak Romantis

Ada pula anggapan bahwa membicarakan perjanjian pra nikah akan mengurangi makna romantis dalam sebuah hubungan. Sebagian pasangan merasa topik mengenai aset, utang, atau kewajiban finansial seharusnya tidak dibahas menjelang pernikahan.

Padahal, membangun rumah tangga tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga komunikasi dan perencanaan yang baik. Keterbukaan mengenai kondisi keuangan sejak awal justru dapat membantu pasangan memahami ekspektasi masing-masing.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain:

• Mengurangi potensi kesalahpahaman terkait keuangan keluarga.
• Membantu pasangan membuat perencanaan jangka panjang.
• Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset.
• Memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua pihak.

Dengan demikian, perjanjian pra nikah tidak harus dipandang sebagai ancaman bagi hubungan, melainkan sebagai bagian dari persiapan membangun keluarga yang lebih matang.

Pastikan Dokumen Perjanjian Pra Nikah Ditandatangani Secara Sah

Selain memperhatikan isi perjanjian, proses penandatanganan dokumen juga tidak kalah penting. Dokumen hukum seperti perjanjian pra nikah perlu ditandatangani dengan cara yang dapat menjamin keaslian identitas para pihak dan menjaga integritas dokumen.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penandatanganan, antara lain:

• Verifikasi identitas para penandatangan.
• Keaslian tanda tangan yang digunakan.
• Keamanan dokumen dari perubahan yang tidak sah.
• Kemudahan penyimpanan dan pengelolaan dokumen.

Untuk mendukung proses tersebut, penting untuk menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari platform legal dan terpercaya seperti Vinotek. Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Vinotek dilengkapi dengan:

• verifikasi identitas,
• audit trail otomatis, dan
• time-stamping.

Dengan demikian, dokumen penting seperti perjanjian pra nikah dapat dikelola secara digital dengan tetap menjaga integritas, keamanan, dan validitasnya. Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

Baca Juga: Surat Wasiat: Jenis dan Cara Membuatnya yang Sah

FAQ Seputar Mitos vs Fakta Perjanjian Pra Nikah

1. Apakah perjanjian pra nikah hanya untuk pasangan yang memiliki banyak harta?

Tidak. Perjanjian pra nikah dapat dibuat oleh siapa saja yang ingin mengatur hak, kewajiban, atau pengelolaan aset dan keuangan dalam pernikahan, terlepas dari jumlah kekayaan yang dimiliki.

2. Apakah membuat perjanjian pra nikah berarti tidak percaya kepada pasangan?

Tidak. Perjanjian pra nikah justru dapat menjadi bentuk keterbukaan dan kesepakatan bersama mengenai berbagai aspek keuangan dan hukum dalam rumah tangga.

3. Apakah perjanjian pra nikah hanya mengatur pembagian harta saat perceraian?

Tidak. Perjanjian pra nikah juga dapat mengatur pemisahan harta, pengelolaan aset, tanggung jawab atas utang, hingga perlindungan aset yang dimiliki sebelum menikah.

4. Apakah perjanjian pra nikah memiliki kekuatan hukum?

Ya. Perjanjian pra nikah memiliki kekuatan hukum selama dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan.

5. Apakah perjanjian pra nikah masih bisa dibuat setelah menikah?

Bisa. Pasangan yang sudah menikah tetap dapat membuat perjanjian pasca nikah (postnuptial agreement) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.