Penggunaan tanda tangan elektronik kini semakin umum dalam berbagai aktivitas bisnis dan administrasi. Mulai dari kontrak kerja, dokumen perusahaan, hingga transaksi digital kini dapat dilakukan secara online tanpa perlu tanda tangan basah.

Meski praktis, masih banyak yang menganggap tanda tangan elektronik mudah dipalsukan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal, di Indonesia, tanda tangan elektronik telah diakui secara sah dalam regulasi resmi dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum.

Karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, pemalsuan tanda tangan elektronik juga termasuk tindak pidana serius yang dapat berujung hukuman penjara hingga belasan tahun.

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan hukum terkait tanda tangan elektronik dan sanksi pemalsuannya?

Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik

Secara hukum, tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan basah, yaitu sebagai bentuk persetujuan dan tanggung jawab atas isi dokumen. Legalitas tanda tangan elektronik di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi berikut:

1. UU ITE Pasal 11

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama digunakan untuk proses verifikasi dan autentikasi dokumen elektronik.

Artinya, dokumen yang ditandatangani secara elektronik tetap memiliki kedudukan hukum selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 59 Ayat (3)

Dalam aturan ini dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

• Data tanda tangan hanya dimiliki oleh penandatangan
• Proses akses tanda tangan hanya dapat dilakukan oleh penandatangan
• Setiap perubahan pada dokumen atau tanda tangan dapat terdeteksi
• Identitas penandatangan dapat diverifikasi
• Terdapat bukti persetujuan terhadap isi dokumen

Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa tanda tangan elektronik benar-benar digunakan oleh pihak yang berwenang dan tidak mudah dimanipulasi.

3. PP No. 71 Tahun 2019 Pasal 60

Pasal ini menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik terdiri dari dua jenis, yaitu:

• Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi
• Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi

Selama memenuhi ketentuan tersebut, dokumen elektronik maupun hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Baca Juga: Cara Mengatur Workflow Tanda Tangan Elektronik untuk Tim Remote

Sanksi Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik

Karena memiliki kekuatan hukum, pemalsuan tanda tangan elektronik juga termasuk tindakan pidana. Tidak hanya pelaku pemalsuan, pihak yang sengaja menggunakan dokumen palsu juga dapat dikenai sanksi hukum.

Berikut beberapa pasal yang dapat diterapkan dalam kasus pemalsuan tanda tangan elektronik maupun dokumen digital:

1. Pasal 263 KUHP — Pemalsuan Surat

Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan tujuan digunakan seolah-olah asli dapat dikenai hukuman penjara paling lama 6 tahun.

Dalam praktik digital, pemalsuan tanda tangan elektronik dapat masuk dalam kategori ini apabila digunakan untuk:

• Membuat dokumen palsu
• Mengubah isi perjanjian elektronik
• Menggunakan dokumen palsu yang merugikan pihak lain
• Mengklaim hak tertentu secara tidak sah

Aturan ini menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan elektronik dipandang sama seriusnya dengan pemalsuan dokumen fisik.

2. Pasal 264 KUHP — Pemalsuan Akta Otentik

Pasal 264 KUHP mengatur pemalsuan terhadap dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi, seperti:

• Akta otentik
• Surat utang atau sertifikat utang
• Dokumen perusahaan atau perseroan
• Surat kredit atau surat dagang

Apabila pemalsuan dilakukan terhadap dokumen-dokumen tersebut, ancaman pidananya dapat mencapai 8 tahun penjara.

Dalam konteks digital, pasal ini dapat diterapkan apabila tanda tangan elektronik dipalsukan pada dokumen penting yang berkaitan dengan transaksi bisnis, kepemilikan aset, atau perjanjian resmi.

3. Pasal 266 KUHP — Penggunaan Dokumen Palsu

Pasal 266 KUHP mengatur tentang penggunaan dokumen dengan keterangan palsu atau dokumen yang dipalsukan seolah-olah asli.

Seseorang dapat dikenai pasal ini apabila:

• Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
• Menggunakan dokumen palsu untuk kepentingan tertentu
• Memanfaatkan dokumen palsu yang dapat menimbulkan kerugian

Ancaman pidana dalam pasal ini mencapai 7 tahun penjara.

Pasal ini sering digunakan dalam kasus dokumen resmi yang melibatkan akta, surat perjanjian, maupun dokumen legal lain yang memiliki nilai hukum tinggi.

4. Pasal 35 UU ITE — Manipulasi Dokumen Elektronik

Selain KUHP, pemalsuan tanda tangan elektronik juga diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Pasal ini melarang setiap orang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi dan dokumen elektronik agar terlihat seolah-olah otentik atau asli.

Beberapa contoh tindakan yang dapat dikenai pasal ini, antara lain:

• Membuat kontrak elektronik palsu
• Memalsukan tanda tangan elektronik
• Mengedit dokumen digital agar terlihat asli
• Memanipulasi data transaksi elektronik

Ancaman pidana dalam pasal ini tergolong berat, yaitu:

• Penjara maksimal 12 tahun
• Denda maksimal Rp12 miliar

Pasal ini termasuk delik formil, artinya tindak pidana dianggap terjadi sejak tindakan manipulasi dilakukan meskipun belum menimbulkan kerugian nyata.

Pentingnya Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Untuk meminimalkan risiko pemalsuan, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi solusi yang semakin penting bagi perusahaan maupun instansi. Vinotek pun hadir menyediakan solusi penandatanganan digital yang aman dan sesuai regulasi di Indonesia.

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang dikukuhkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui SK No. 35 Tahun 2025, Vinotek dilengkapi berbagai sistem keamanan yang membantu memastikan keaslian dokumen serta identitas penandatangan.

Beberapa fitur keamanan yang dimiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, antara lain:

• Sertifikat elektronik yang terhubung dengan identitas penandatangan
• Sistem verifikasi keaslian dokumen
• Audit trail atau jejak digital aktivitas penandatanganan
• Deteksi perubahan dokumen setelah ditandatangani

Dengan sistem keamanan tersebut, risiko manipulasi maupun pemalsuan dokumen dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik. Butuh informasi lebih lanjut? Hubungi Vinotek melalui WhatsApp di nomor 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.   

Baca Juga: Dokumen Sudah Diteken dengan Tanda Tangan Elektronik, Apakah Masih Bisa Diubah?

FAQ Seputar Sanksi Hukum Tanda Tangan Elektronik

1. Apakah tanda tangan elektronik sah secara hukum di Indonesia?

Ya. Tanda tangan elektronik diakui sah secara hukum berdasarkan UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 selama memenuhi syarat verifikasi, autentikasi, dan dapat membuktikan identitas penandatangan.

2. Apakah tanda tangan elektronik bisa dijadikan alat bukti di pengadilan?

Bisa. Dokumen elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik sah dapat digunakan sebagai alat bukti hukum, termasuk hasil cetaknya.

3. Berapa hukuman pemalsuan tanda tangan elektronik?

Pelaku pemalsuan tanda tangan elektronik dapat dikenai hukuman penjara mulai dari 6 tahun hingga 12 tahun tergantung pasal yang diterapkan, termasuk KUHP dan UU ITE.

4. Apa bedanya tanda tangan elektronik biasa dan tersertifikasi?

Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi sehingga memiliki sistem keamanan dan verifikasi identitas yang lebih kuat dibanding tanda tangan elektronik biasa.

5. Mengapa perusahaan perlu menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi?

Karena tanda tangan elektronik tersertifikasi membantu meminimalkan risiko pemalsuan dokumen, memastikan keaslian identitas penandatangan, serta memberikan kepastian hukum dalam proses bisnis dan administrasi digital.