Formulir DGT menjadi dokumen krusial bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang ingin memanfaatkan fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) di Indonesia. Salah satu poin yang paling sering terlewat adalah tanda tangan pihak yang berwenang.

Agar tidak keliru, berikut panduan mengisi Formulir DGT dengan penekanan pada bagian-bagian yang wajib ditandatangani, disusun dengan bahasa formal yang mudah dipahami untuk kebutuhan website Vinotek.id.

Kenapa Formulir DGT Harus Ditandatangani?

Formulir DGT tidak cukup hanya diisi. Dokumen ini harus:

• Ditandatangani (atau diberi tanda setara tanda tangan) oleh WPLN sesuai ketentuan di negara mitra P3B.
• Disahkan oleh Pejabat yang Berwenang, wakil sah, atau kantor pajak berwenang di negara mitra P3B.

Dalam kondisi tertentu, pengesahan ini dapat digantikan dengan Surat Keterangan Domisili. Tanpa tanda tangan dan pengesahan yang benar, fasilitas P3B berisiko tidak dapat diterapkan.

Panduan Mengisi Formulir DGT Terbaru

Mulai Tahun Pajak 2026, pemerintah menyediakan Formulir DGT terbaru dalam PMK No. 112 Tahun 2025. Form ini lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, yang terdiri dari tujuh bagian menjadi enam bagian.

Berikut panduang pengisiannya:

Bagian I – Identitas WPLN Penerima Penghasilan

Bagian awal ini memuat data dasar WPLN sebagai penerima penghasilan. Isilah secara lengkap dan konsisten:

• Nomor Identitas Pajak di negara mitra P3B.
• Nama WPLN sesuai dokumen resmi.
• Alamat lengkap WPLN.
• Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak.
• Nomor telepon yang aktif.
• Alamat email resmi.

Tips: Pastikan data identitas di Bagian I selaras dengan dokumen pendukung, karena ketidaksesuaian sering memicu penolakan.

Bagian II – Pengesahan oleh Pejabat yang Berwenang

Inilah bagian yang paling krusial terkait keabsahan Formulir DGT. Diisi oleh otoritas pajak atau pejabat berwenang di negara mitra P3B, meliputi:

• Negara domisili pajak WPLN.
• Periode tahun pajak (bulan dan tahun awal–akhir, maksimal 12 bulan).
• Nama, tanda tangan, dan jabatan pejabat yang berwenang.
• Tempat dan tanggal penandatanganan.
• Alamat kantor otoritas yang mengesahkan.

Tanpa tanda tangan pejabat berwenang di bagian ini, Formulir DGT dianggap belum sah, kecuali digantikan dengan Surat Keterangan Domisili sesuai ketentuan P3B.

Bagian III – Pernyataan Lembaga Perbankan atau Dana Pensiun

Bagian ini hanya diisi jika WPLN merupakan lembaga perbankan atau dana pensiun. Yang menandatangani adalah manajemen yang diberi wewenang, dengan mencantumkan:

• Negara domisili pajak.
• Tanda tangan manajemen berwenang.
• Tempat dan tanggal penandatanganan.
• Jabatan penanda tangan.

Bagian IV – Jika WPLN Merupakan Orang Pribadi

Untuk WPLN orang pribadi, formulir memuat pernyataan tambahan yang perlu dicentang sesuai kondisi sebenarnya, antara lain:

• Tempat dan tanggal lahir.
• Status sebagai agen atau nominee (jika ada).
• Negara tempat tinggal sehari-hari.
• Riwayat tinggal di Indonesia, termasuk alamat (jika pernah).
• Kepemilikan kantor atau tempat usaha di Indonesia (jika ada).

Bagian V – Jika WPLN Bukan Orang Pribadi

Bagian ini diperuntukkan bagi badan usaha atau entitas non-individu, meliputi:

• Negara pendirian atau pendaftaran.
• Negara tempat pengendalian atau manajemen.
• Negara lokasi kantor pusat.
• Alamat cabang atau tempat usaha di Indonesia (jika ada).
• Pernyataan tambahan sesuai fakta dan keadaan.

Bagian VI – Pernyataan Akhir WPLN

Sebagai penutup, WPLN atau pihak yang diberi kuasa wajib menandatangani bagian ini dengan mencantumkan:

• Pernyataan sesuai kondisi sebenarnya.
• Tanda tangan WPLN atau kuasanya.
• Tempat dan tanggal penandatanganan.
• Jabatan penanda tangan.

Gunakan Tanda Tangan Digital Vinotek untuk WNA

Agar proses penandatanganan Formulir DGT lebih praktis, cepat, dan tetap sah, WPLN dapat menggunakan tanda tangan digital resmi dari Vinotek. Tersedia paket khusus Warga Negara Asing (WNA) yang memungkinkan penandatanganan dokumen lintas negara tanpa harus hadir secara fisik.

Paket Foreigner (WNA) terdiri dari fitur:

• Sertifikat Elektronik,
• Tanda Tangan Digital,
• Custom Tanda Tangan,

Vinotek juga telah memperoleh sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melalui SK No. 106 Tahun 2023 tentang Pengakuan Berinduk PSrE Indonesia, sehingga keabsahan tanda tangan digital Vinotek terjamin secara hukum.

Jadi, tunggu apa lagi? Segera hubungi Vinotek melalui WhatsApp di nomor 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.