Pendaftaran sekolah kedinasan Kementerian Hukum 2026 resmi dibuka bagi lulusan SLTA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN). Berdasarkan pengumuman Kementerian Hukum Nomor SEK.2.KP.02.04-248, tersedia 250 kebutuhan mahasiswa untuk empat program studi Diploma IV (D-IV).

Empat program studi tersebut terdiri dari D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan, D-IV Hukum Kekayaan Intelektual, D-IV Administrasi Hukum Umum, dan D-IV Pembangunan Hukum. Pendidikan di POLTEKPIN berlangsung selama empat tahun.

Tertarik untuk mendaftar? Simak informasi selengkapnya berikut ini.

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum 2026

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal SSCASN pada 18–30 Agustus 2026. Setelah pendaftaran, peserta akan mengikuti seleksi administrasi, SKD, dan seleksi lanjutan.

Jadwal yang ditetapkan dalam pengumuman meliputi:

• Pengumuman penerimaan: 15 Agustus 2026.
• Pendaftaran dan unggah dokumen: 18–30 Agustus 2026.
• Seleksi administrasi: 27 Agustus–1 September 2026.
• Masa sanggah: 4–5 September 2026.
• SKD CAT BKN: 22 September–7 Oktober 2026.
• Seleksi lanjutan: 12–30 Oktober 2026 di Jakarta.
• Pengumuman kelulusan akhir: 1 November 2026.

Jadwal dapat berubah sehingga peserta perlu memantau informasi melalui laman resmi sekolah kedinasan Kementerian Hukum.

Syarat Pendaftaran POLTEKPIN 2026

Calon peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan akademik, fisik, kesehatan, dan administratif. Salah satunya adalah batas usia serta nilai minimal pada mata pelajaran tertentu.

Persyaratan utama meliputi:

• Warga Negara Indonesia.
• Lulusan SMA/MA/SMK/MAK semua jurusan.
• Berusia 17–21 tahun 0 bulan 0 hari pada 18 Agustus 2026.
• Nilai Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika minimal 70.
• Tinggi badan minimal 162 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
• Memenuhi ketentuan kesehatan, termasuk tidak buta warna dan tidak menggunakan narkoba.
• Penggunaan kacamata diperbolehkan dengan toleransi maksimal minus 1,00.
• Memenuhi ketentuan mengenai tato dan tindik.
• Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan.
• Wanita belum pernah melahirkan dan pria belum pernah memiliki anak biologis.
• Bersedia ditempatkan di unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
• Tidak sedang terikat dinas atau pekerjaan dengan instansi/perusahaan lain.

Peserta formasi khusus OAP harus melampirkan bukti garis keturunan asli Papua. Sementara peserta keterwakilan daerah harus berdomisili di provinsi yang ditetapkan panitia dan membuktikannya dengan dokumen kependudukan serta ijazah.

Baca Juga: Info Sekdin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2026

Formasi Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum 2026

POLTEKPIN menyediakan 250 formasi yang terdiri dari formasi umum dan formasi khusus. Adapun formasi khusus mencakup OAP dan keterwakilan daerah.

Rincian formasinya adalah:

• D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan: 70 pria, 24 wanita, 2 OAP, serta formasi keterwakilan daerah.
• D-IV Hukum Kekayaan Intelektual: 34 pria, 12 wanita, 1 OAP, serta formasi keterwakilan daerah.
• D-IV Administrasi Hukum Umum: 34 pria, 12 wanita, 1 OAP, serta formasi keterwakilan daerah.
• D-IV Pembangunan Hukum: 34 pria, 11 wanita, 1 OAP, serta formasi keterwakilan daerah.

Secara keseluruhan, formasi umum terdiri dari 172 pria dan 59 wanita, sedangkan formasi khusus terdiri dari 5 OAP dan 14 keterwakilan daerah.

Dokumen yang Dibutuhkan

Peserta harus mengunggah dokumen asli yang telah dipindai dalam format berwarna dan dapat dibaca dengan jelas. Adapun dokumen yang perlu disiapkan, antara lain:

• Pas foto terbaru dengan latar belakang merah, mengenakan kemeja putih polos berkerah.
• Surat lamaran bermeterai atau e-meterai Rp10.000 yang ditandatangani dengan tinta hitam.
• e-KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik.
• Kartu Keluarga.
• Ijazah SLTA/sederajat.
• Transkrip atau daftar nilai yang ditandatangani kepala sekolah.
• Akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
• Surat keterangan belum pernah menikah dari lurah atau kepala desa.
• Surat pernyataan enam poin bermeterai atau e-meterai Rp10.000.
• Surat persetujuan orang tua atau wali.
• SKCK dari Polsek atau Polres.
• Surat pernyataan orang tua yang menyatakan peserta wanita belum pernah melahirkan atau peserta pria belum pernah memiliki anak biologis.
• Dokumen tambahan untuk peserta formasi khusus OAP sesuai ketentuan.

Khusus dokumen yang membutuhkan e-meterai, calon peserta dapat menggunakan e-Meterai Vinotek (ViMET) untuk kebutuhan tersebut. Sebagai reseller resmi e-Meterai Peruri, Vinotek menawarkan sejumlah keunggulan berikut:

• Reseller resmi e-Meterai Peruri, sehingga keaslian e-Meterai lebih terjamin.
• Platform yang mudah digunakan untuk pembelian dan penggunaan e-Meterai.
• Mendukung administrasi dokumen digital, sehingga persiapan dokumen lebih praktis dan sesuai ketentuan.

Dengan menyiapkan e-Meterai sejak awal, calon peserta dapat menghindari kendala dalam tahap mengunggah dokumen ke sistem pendaftaran. Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan e-meterai Anda sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!

Biaya dan Cara Pendaftaran

Biaya seleksi sebesar Rp100.000 per peserta dan merupakan biaya SKD CAT BKN. Pembayaran dilakukan setelah peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui kode billing pada menu “Resume Pendaftaran” SSCASN.

Cara mendaftarnya adalah:

• Buka portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.
• Buat akun menggunakan NIK dan nomor KK.
• Cetak Kartu Informasi Akun.
• Login menggunakan NIK dan password yang telah dibuat.
• Pilih program studi sekolah kedinasan POLTEKPIN.
• Pilih formasi umum, OAP, atau keterwakilan daerah sesuai kualifikasi.
• Lengkapi biodata dan informasi yang diminta.
• Unggah seluruh dokumen persyaratan.
• Periksa kembali data dan dokumen sebelum menyelesaikan pendaftaran.

Baca Juga: Sekolah Kedinasan Kemenhub 2026: Syarat dan Cara Daftar

FAQ Seputar Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum 2026

1. Kapan pendaftaran POLTEKPIN 2026 dibuka?

Pendaftaran dibuka pada 18–30 Agustus 2026 melalui SSCASN.

2. Berapa kuota POLTEKPIN 2026?

Total kebutuhan mahasiswa mencapai 250 orang.

3. Berapa biaya seleksinya?

Biaya seleksi sebesar Rp100.000 per peserta untuk pelaksanaan SKD CAT BKN.

4. Apakah semua jurusan SMA bisa mendaftar?

Ya. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK dari semua jurusan dapat mendaftar selama memenuhi persyaratan lainnya.

5. Apakah pendaftaran POLTEKPIN 2026 membutuhkan e-meterai?

Ya. Dalam dokumen persyaratan, peserta diwajibkan menyiapkan surat lamaran serta surat pernyataan 6 poin yang menggunakan meterai atau e-meterai senilai Rp10.000. Kedua dokumen tersebut juga harus ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan diunggah dalam bentuk scan berwarna.