Jaminan sosial bagi pekerja sering kali identik dengan kepesertaan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan yang menjadi hak pekerja mencakup berbagai program, mulai dari jaminan kesehatan hingga perlindungan ketika kehilangan pekerjaan.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Melalui Pasal 155, setiap pekerja/buruh beserta keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial. Perusahaan sebagai pemberi kerja juga wajib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lantas, apa saja cakupan jaminan sosial yang menjadi hak pekerja? Berikut penjelasannya.

Jaminan Sosial Tidak Hanya Mencakup Jaminan Kesehatan

Jaminan sosial pekerja mencakup berbagai bentuk perlindungan untuk menghadapi risiko selama masa kerja. Berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 27 Tahun 2026, program jaminan sosial yang menjadi hak pekerja meliputi:

• Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): memberikan perlindungan berupa jaminan pelayanan kesehatan.
• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjaan.
• Jaminan Kematian (JKM): memberikan manfaat perlindungan ketika peserta meninggal dunia.
• Jaminan Hari Tua (JHT): memberikan manfaat berupa uang tunai ketika peserta memenuhi persyaratan untuk menerima manfaat hari tua.
• Jaminan Pensiun (JP): memberikan perlindungan penghasilan ketika peserta memasuki masa pensiun sesuai ketentuan.
• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keenam program tersebut menunjukkan bahwa jaminan sosial tidak terbatas pada perlindungan kesehatan. Setiap program memiliki fungsi berbeda untuk membantu pekerja menghadapi berbagai risiko dalam kehidupan dan hubungan kerja.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan Memberikan Perlindungan saat Terkena PHK

Salah satu program yang turut diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja ketika mengalami PHK.

Berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158, JKP diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial serta dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Pusat. Peserta JKP berhak memperoleh tiga bentuk manfaat, yaitu:

• Uang tunai: bantuan finansial bagi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan.
• Akses informasi pasar kerja: informasi yang dapat membantu pekerja menemukan peluang pekerjaan baru.
• Pelatihan kerja: dukungan peningkatan atau pengembangan keterampilan untuk membantu pekerja kembali memasuki dunia kerja.

Ketentuan mengenai kepesertaan, iuran, dan penyelenggaraan JKP turut diatur dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, aturan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pekerja Sektor Informal Juga Berhak Mendapatkan Jaminan Sosial

Perlindungan jaminan sosial tidak hanya ditujukan kepada pekerja formal. Pasal 60 UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menyebutkan bahwa pekerja sektor informal berhak mendapatkan jaminan sosial.

Sementara itu, Pasal 61 memberikan perhatian khusus kepada pekerja informal yang tergolong rentan. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan iuran untuk program jaminan sosial yang setidaknya mencakup:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
• Jaminan Kematian (JKM).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, undang-undang ini turut memperhatikan perlindungan bagi kelompok pekerja yang memiliki kerentanan tertentu.

Perusahaan Wajib Mendaftarkan Pekerja ke Program Jaminan Sosial

Pemenuhan hak jaminan sosial merupakan kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja. Pasal 155 UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Berikut beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan:

• Sanksi administratif: berdasarkan Pasal 156, pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil yang tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dikenai teguran tertulis dan/atau denda administratif.
• Sanksi pidana: berdasarkan Pasal 290, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerja sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 155 ayat (2) dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV.
• Sanksi bagi korporasi: korporasi dapat dikenai denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Namun, penerapan sanksi pidana memiliki ketentuan tersendiri. Sanksi tersebut dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak dipatuhi. Pasal 290 juga mengatur pengecualian bagi pemberi kerja pada usaha mikro dan kecil.

Pastikan Administrasi Ketenagakerjaan Perusahaan Tertata

Dengan cakupan perlindungan yang beragam, perusahaan perlu memastikan pemenuhan hak jaminan sosial pekerja dilakukan sesuai ketentuan. Hal ini mencakup pengelolaan data pekerja dan dokumen administrasi ketenagakerjaan agar kewajiban perusahaan dapat dipantau dengan baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan administrasi tersebut, antara lain:

• Memastikan seluruh pekerja telah didaftarkan ke program jaminan sosial sesuai ketentuan.
• Memeriksa kesesuaian data pekerja dalam administrasi perusahaan.
• Menyimpan dokumen kepesertaan dan bukti administrasi secara terstruktur.
• Memantau perubahan status pekerja yang dapat memengaruhi administrasi jaminan sosial.
• Melakukan evaluasi berkala terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan.

Selain kelengkapan administrasi, perusahaan juga perlu memperhatikan proses penandatanganan dokumen ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja dan dokumen internal lainnya. Penggunaan tanda tangan digital dapat membantu proses persetujuan dokumen menjadi lebih praktis, terutama ketika melibatkan banyak pihak atau jenjang persetujuan.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, perusahaan dapat menggunakan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi PSrE Komdigi untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah menurut hukum, sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

ViTEK dilengkapi sejumlah fitur untuk mendukung pengelolaan dokumen perusahaan, antara lain:

• Bulk Signing: menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa perlu membuka file satu per satu.
• Multi-step & Hierarki Approval: mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi perusahaan, mulai dari staf hingga direktur.
• Audit Trail & Jejak Digital: mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu dan lokasi aktivitas.
• Multi-User & Role Management: mengatur pengguna serta hak akses sesuai kebutuhan tim.
• Integrasi API: menghubungkan sistem internal perusahaan, seperti ERP, CRM, dan HRIS, dengan modul tanda tangan digital ViTEK.
• Instalasi On-Premise: menyediakan opsi instalasi di server perusahaan agar organisasi memiliki kontrol penuh atas data internal.
• Post Quantum Cryptography (PQC): menggunakan teknologi enkripsi generasi berikutnya yang dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman komputasi kuantum.

Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

FAQ Seputar Jaminan Sosial Pekerja

1. Apa saja jenis jaminan sosial bagi pekerja?

Jaminan sosial pekerja mencakup JKN, JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP.

2. Apakah perusahaan wajib mendaftarkan pekerja ke BPJS?

Ya. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Apakah pekerja informal berhak mendapatkan jaminan sosial?

Ya. Pekerja sektor informal juga berhak mendapatkan jaminan sosial. Pekerja informal yang rentan dapat memperoleh bantuan iuran pemerintah untuk program JKK dan JKM.

4. Apa manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?

JKP memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja bagi pekerja yang mengalami PHK.

5. Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke jaminan sosial?

Perusahaan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026.