Outsourcing menjadi salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Praktik ini memungkinkan perusahaan mendapatkan dukungan tenaga kerja untuk kegiatan tertentu tanpa harus mengelola seluruh proses pekerjaan secara langsung.

Namun, pelaksanaan outsourcing tetap harus mengikuti ketentuan ketenagakerjaan, terutama terkait jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, hubungan kerja, dan perlindungan hak pekerja. Pengaturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 101.

Melalui aturan terbaru ini, perusahaan perlu memperhatikan sejumlah ketentuan dalam menggunakan jasa outsourcing. Di sisi lain, pekerja juga perlu memahami hak-hak yang harus dipenuhi agar hubungan kerja berjalan sesuai ketentuan hukum.

Apa Itu Outsourcing dan Bagaimana Sistem Kerjanya?

Outsourcing merupakan praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis. Dalam hubungan ini, perusahaan pemberi pekerjaan menggunakan jasa perusahaan outsourcing untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai kesepakatan.

Hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja harus didasarkan pada perjanjian kerja tertulis. Berdasarkan Pasal 95 UU Nomor 27 Tahun 2026, pekerjaan yang dialihdayakan harus berupa kegiatan jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Beberapa ketentuan dasar outsourcing meliputi:

• Penyerahan sebagian pekerjaan dilakukan melalui perjanjian tertulis.
• Jenis pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan.
• Perusahaan outsourcing bertanggung jawab terhadap pekerja yang dipekerjakannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jenis Pekerjaan Apa Saja yang Boleh Menggunakan Sistem Outsourcing?

Berdasarkan Pasal 95 ayat (2), pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus berupa kegiatan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Undang-undang ini secara khusus menyebutkan empat jenis kegiatan jasa penunjang, yaitu:

• Pelayanan kebersihan: Pekerjaan yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan lingkungan perusahaan.
• Penyediaan makanan: Layanan penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh.
• Tenaga pengamanan: Penyediaan tenaga keamanan atau satuan pengamanan.
• Penyediaan angkutan: Layanan transportasi bagi pekerja atau buruh.

Selain itu, terdapat pengaturan khusus bagi perusahaan di sektor pertambangan dan perminyakan serta badan usaha milik negara (BUMN). Berdasarkan Pasal 96, perusahaan negara maupun swasta di sektor pertambangan dan perminyakan hanya dapat menggunakan outsourcing untuk jasa penunjang di bidang tersebut melalui anak perusahaan berbentuk PT.

Sementara itu, Pasal 97 mengatur bahwa perusahaan lain yang menerima pekerjaan outsourcing dari BUMN wajib merupakan anak perusahaan BUMN berbentuk PT. Pekerjaan yang dialihdayakan juga harus berupa jasa penunjang atau tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan.

Apa Konsekuensi jika Perusahaan Mengalihdayakan Pekerjaan yang Berhubungan Langsung dengan Produksi?

Pasal 98 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur konsekuensi apabila pekerja dari perusahaan outsourcing digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.

Dalam kondisi tersebut, status hubungan kerja pekerja secara hukum beralih dari perusahaan outsourcing kepada perusahaan pemberi pekerjaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan peralihan tersebut berdasarkan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan kepada pengadilan negeri setempat.

Pengajuan tersebut mensyaratkan:

• Perundingan bipartit telah dilakukan, tetapi tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak berunding.
• Pemeriksaan telah dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa Saja Hak Pekerja Outsourcing yang Wajib Dipenuhi Perusahaan?

Berdasarkan Pasal 99, hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dan pekerja harus didasarkan pada perjanjian tertulis, baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Perusahaan outsourcing bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pekerja selama hubungan kerja berlangsung. Tanggung jawab tersebut mencakup:

• Perjanjian kerja tertulis: Menjadi dasar hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja.
• Upah: Perusahaan wajib menyusun struktur dan skala upah dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
• Jaminan sosial: Pemenuhan jaminan sosial pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Peningkatan kompetensi: Perusahaan bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi pekerja.
• Kesejahteraan dan perlindungan: Perusahaan wajib memenuhi ketentuan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
• Penyelesaian perselisihan: Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja.

Selain itu, perusahaan outsourcing dilarang memotong atau mengurangi hak normatif pekerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

Bagaimana Ketentuan jika Terjadi Pergantian Perusahaan Outsourcing?

Pergantian perusahaan penyedia jasa outsourcing dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kelanjutan pekerjaan dan perlindungan hak pekerja. Untuk mengatur kondisi tersebut, Pasal 99 ayat (3) menetapkan bahwa perjanjian PKWT harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing dan objek pekerjaannya tetap ada.

Ketentuan tersebut mencakup beberapa hal berikut:

• Pengalihan perlindungan hak: Perusahaan outsourcing pengganti wajib memberikan perlindungan hak minimal sama dengan perusahaan sebelumnya.
• Penghitungan masa kerja: Masa kerja pada perusahaan sebelumnya diperhitungkan secara kumulatif dengan masa kerja pada perusahaan pengganti.
• Kesamaan pekerjaan: Ketentuan berlaku sepanjang objek pekerjaan tetap sama pada perusahaan pemberi pekerjaan yang sama.

Apa Persyaratan Perusahaan Outsourcing dan Sanksi jika Melanggarnya?

Pasal 99 ayat (5) menetapkan bahwa perusahaan outsourcing harus berbentuk badan hukum PT dan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan juga wajib memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi meliputi:

• Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).
• Memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.
• Menyusun struktur dan skala upah sesuai ketentuan.
• Tidak mengurangi hak normatif pekerja.
• Memenuhi kewajiban perlindungan, jaminan sosial, dan kesejahteraan pekerja.

Apabila tidak memenuhi ketentuan perizinan berusaha, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Apa yang Perlu Dilakukan Perusahaan dalam Menyesuaikan Aturan Outsourcing?

Perusahaan perlu mengevaluasi sistem pengelolaan tenaga kerja agar sesuai dengan ketentuan outsourcing terbaru. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

• Melakukan audit pekerjaan: Memeriksa kesesuaian jenis pekerjaan yang dialihdayakan dengan Pasal 95–97.
• Memeriksa legalitas penyedia jasa: Memastikan perusahaan outsourcing berbentuk PT dan memiliki perizinan berusaha.
• Meninjau perjanjian kerja: Memastikan hubungan kerja didasarkan pada perjanjian tertulis.
• Mengevaluasi hak pekerja: Memeriksa pembayaran upah, jaminan sosial, dan perlindungan pekerja.
• Memperbarui dokumen kerja sama: Menyesuaikan perjanjian dan dokumen pendukung dengan ketentuan terbaru.

Untuk mendukung proses administrasi tersebut, perusahaan juga perlu memastikan penandatanganan dokumen dilakukan secara praktis, aman, dan memiliki bukti aktivitas yang jelas.

Salah satu solusinya adalah Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi PSrE Komdigi untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah secara hukum sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

ViTEK menyediakan sejumlah fitur yang dapat membantu pengelolaan dokumen perusahaan, seperti:

• Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa membuka file satu per satu.
• Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
• Audit Trail & Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, pihak yang melakukan aktivitas, dan lokasi geografis.
• Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses sesuai kebutuhan perusahaan.

Dengan fitur tersebut, perusahaan dapat menyederhanakan proses penandatanganan perjanjian outsourcing sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi persetujuan dokumen.

Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!

FAQ Seputar Aturan Terbaru Outsourcing

1. Apa dasar hukum outsourcing terbaru di Indonesia?

Aturan outsourcing terbaru mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 95–101.

2. Apa saja pekerjaan yang boleh menggunakan sistem outsourcing?

Pekerjaan yang diperbolehkan meliputi pelayanan kebersihan, penyediaan makanan, tenaga pengamanan, dan penyediaan angkutan bagi pekerja.

3. Apakah perusahaan outsourcing wajib berbentuk PT?

Ya. Perusahaan outsourcing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) dan memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat.

4. Siapa yang bertanggung jawab atas hak pekerja outsourcing?

Perusahaan outsourcing bertanggung jawab memenuhi upah, jaminan sosial, perlindungan, kesejahteraan, dan hak pekerja lainnya sesuai ketentuan.

5. Kapan perusahaan wajib menyesuaikan aturan outsourcing terbaru 2026?

Perusahaan wajib menyesuaikan pelaksanaan outsourcing paling lama satu tahun sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 diundangkan.