Istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih kembali menjadi perhatian publik setelah digunakan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Dalam dunia hukum dan kriminologi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindak pidana yang dilakukan melalui jabatan, kewenangan, atau akses terhadap sistem administratif dan keuangan. Karena itu, white collar crime sering dikaitkan dengan kasus korupsi, manipulasi kebijakan, hingga penyalahgunaan wewenang.

Apa Itu White Collar Crime?

Secara sederhana, white collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan posisi atau pengaruh tertentu di lingkungan profesional maupun pemerintahan.

Ciri umum dari kejahatan kerah putih meliputi:

• Dilakukan oleh pejabat, profesional, atau pihak yang memiliki kewenangan
• Memanfaatkan akses terhadap sistem administrasi atau keuangan
• Tidak menggunakan kekerasan fisik secara langsung
• Melibatkan manipulasi dokumen, transaksi, atau kebijakan
• Biasanya terjadi dalam lingkungan bisnis atau birokrasi

Berbeda dari tindak kriminal biasa, kejahatan ini sering berlangsung secara tertutup dan sulit terdeteksi publik.

Baca Juga: Lansia Jadi Target Utama Penipuan Siber, FBI Bagikan Cara Menghindarinya

Asal-Usul Istilah White Collar Crime

Istilah white collar crime pertama kali diperkenalkan oleh ahli kriminologi Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Konsep ini muncul karena Sutherland menilai kejahatan tidak hanya dilakukan oleh pelaku kriminal jalanan, tetapi juga oleh kelompok profesional dan pejabat melalui pekerjaannya.

Beberapa poin penting dari konsep tersebut, yaitu:

• Kejahatan dapat dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi
• Status sosial tidak menjamin seseorang bebas dari tindak pidana
• Jabatan dan kewenangan bisa menjadi alat untuk melakukan pelanggaran
• Penyimpangan dalam birokrasi dan bisnis termasuk bentuk kejahatan

Istilah “white collar” sendiri berasal dari pekerja kantoran yang identik dengan pakaian formal berkerah putih.

Mengapa Istilah Ini Digunakan dalam Kasus Nadiem Makarim?

Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook, jaksa menilai pola dugaan pelanggaran yang terjadi memiliki karakteristik white collar crime.

Beberapa alasan istilah tersebut digunakan, antara lain:

• Dugaan tindak pidana dilakukan melalui proses administratif dan birokrasi
• Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan kebijakan
• Dugaan pelanggaran berkaitan dengan proyek pemerintah bernilai besar
• Muncul dugaan konflik kepentingan dalam proses pengadaan
• Investigasi berfokus pada dokumen, kebijakan, dan alur keputusan, bukan tindak kriminal fisik

Jaksa juga menyinggung adanya dugaan hubungan investasi dari pihak tertentu terhadap perusahaan yang pernah berkaitan dengan Nadiem. Dugaan tersebut kemudian dikaitkan dengan proses pengadaan Chromebook dan menjadi bagian dari penyelidikan hukum.

Ciri-Ciri White Collar Crime

Kejahatan kerah putih memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari tindak kriminal konvensional. Berikut beberapa ciri utamanya:

1. Dilakukan oleh Orang dengan Jabatan Strategis

Pelaku biasanya memiliki posisi penting di pemerintahan atau perusahaan. Contohnya:

• Pejabat publik
• Direktur perusahaan
• Pengusaha
• Profesional di bidang keuangan atau administrasi

Karena memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, jabatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.

2. Menggunakan Modus Administratif

Kejahatan dilakukan melalui proses yang terlihat legal secara administratif. Modus yang sering ditemukan, antara lain:

• Manipulasi dokumen
• Rekayasa anggaran
• Penyimpangan pengadaan proyek
• Pengaturan transaksi
• Penyalahgunaan kebijakan

3. Tidak Melibatkan Kekerasan Fisik

Berbeda dengan pencurian atau perampokan, white collar crime tidak identik dengan tindakan kriminal langsung. Kejahatan biasanya dilakukan melalui:

• Sistem birokrasi
• Proses administrasi
• Transaksi keuangan
• Pengaruh jabatan

4. Menimbulkan Kerugian Besar

Karena sering berkaitan dengan proyek atau anggaran berskala besar, dampaknya bisa sangat signifikan. Kerugian yang muncul dapat berupa:

• Kerugian negara
• Kerugian perusahaan
• Penyalahgunaan dana publik
• Kerusakan tata kelola institusi

5. Sulit Dibuktikan

Pembuktian kasus white collar crime biasanya lebih rumit dibanding tindak kriminal biasa. Penyelidikan umumnya membutuhkan:

• Audit keuangan
• Pemeriksaan dokumen
• Penelusuran transaksi
• Analisis hubungan antar pihak
• Keterangan ahli

Baca Juga: Samsung Peringatkan Pengguna Galaxy untuk Hapus Aplikasi “Berisiko Tinggi”, Ada Apa?

Perbedaan White Collar Crime dan Blue-Collar Crime

Untuk mempermudah pemahaman, white collar crime sering dibandingkan dengan blue-collar crime atau kejahatan kerah biru. Berikut perbedaannya:

White Collar Crime

• Dilakukan oleh pejabat, profesional, atau pengusaha
• Memanfaatkan jabatan dan akses sistem
• Modus berupa administrasi atau transaksi
• Bersifat tertutup dan kompleks
• Umumnya berkaitan dengan korupsi atau keuangan

Blue-Collar Crime

• Dilakukan melalui tindakan kriminal langsung
• Contohnya pencurian, perampokan, atau penganiayaan
• Lebih mudah terlihat secara fisik
• Tidak bergantung pada jabatan atau birokrasi
• Biasanya melibatkan kekerasan atau tindakan langsung

Mengapa White Collar Crime Sulit Diungkap?

Kejahatan kerah putih menjadi salah satu jenis tindak pidana yang paling rumit dalam proses penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

• Pelaku memahami sistem birokrasi dan hukum
• Modus dilakukan melalui proses administratif yang kompleks
• Banyak melibatkan dokumen dan transaksi
• Terdapat relasi kepentingan antar pihak
• Pembuktian membutuhkan audit dan analisis mendalam

Karena itu, proses penyelidikan dan persidangan kasus white collar crime biasanya membutuhkan waktu panjang sebelum aparat penegak hukum dapat menyusun konstruksi perkara secara menyeluruh.

Meski istilah white collar crime digunakan dalam persidangan, status hukum seseorang tetap ditentukan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan istilah tersebut lebih menggambarkan pola dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki, bukan keputusan akhir mengenai bersalah atau tidaknya seseorang.