Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan. Regulasi ini menggantikan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 sebagai pedoman terbaru dalam proses penerimaan peserta didik sekolah kedinasan di berbagai kementerian dan lembaga.

Melalui aturan baru ini, pemerintah memperjelas mekanisme penerimaan peserta didik, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, proses seleksi, pelaksanaan pendidikan, hingga penetapan kebutuhan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah lulus. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan sekolah kedinasan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan instansi pemerintah.

Lantas, apa saja perubahan dan ketentuan penting dalam aturan baru penerimaan sekolah kedinasan 2026? Berikut ulasannya.

Mengapa Aturan Penerimaan Sekolah Kedinasan Diubah?

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 diterbitkan untuk menyesuaikan sistem penerimaan peserta didik sekolah kedinasan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa alasan diterbitkannya regulasi baru ini, antara lain:

• memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki kompetensi teknis dan spesifik;
• menyesuaikan mekanisme penerimaan dengan kebutuhan organisasi saat ini;
• menggantikan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai;
• memberikan pedoman penerimaan yang lebih komprehensif bagi seluruh sekolah kedinasan.

Tujuan Penerimaan Sekolah Kedinasan

Dalam aturan terbaru, pemerintah menegaskan bahwa penerimaan peserta didik sekolah kedinasan bertujuan memperoleh calon PNS yang memiliki kompetensi sekaligus karakter sesuai kebutuhan pelayanan publik.

Tujuan tersebut meliputi:

• memiliki karakter sebagai pelayan publik;
• mempunyai kompetensi teknis dan spesifik sesuai kebutuhan instansi pemerintah;
• memiliki karakter sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tahapan Penerimaan Sekolah Kedinasan Kini Lebih Terstruktur

Salah satu pembaruan penting dalam PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 adalah pengaturan tahapan penerimaan peserta didik yang lebih sistematis.

Tahapan tersebut meliputi:

• perencanaan penerimaan peserta didik;
• seleksi penerimaan peserta didik;
• pelaksanaan pendidikan di sekolah kedinasan;
• evaluasi pendidikan setelah proses pembelajaran berlangsung.

Pada tahap perencanaan, kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan wajib menyusun kebutuhan peserta didik berdasarkan proyeksi jabatan dan kebutuhan organisasi, sehingga jumlah peserta yang diterima lebih sesuai dengan kebutuhan instansi di masa mendatang.

Tahapan Seleksi Sekolah Kedinasan 2026

Proses seleksi penerimaan peserta didik sekolah kedinasan terdiri atas tujuh tahapan utama, yaitu:

• pengumuman penerimaan;
• pendaftaran;
• seleksi administrasi;
• Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
• seleksi lanjutan;
• penentuan kelulusan akhir;
• pengumuman hasil seleksi.

Pengumuman penerimaan dilakukan melalui portal SSCASN dan/atau portal resmi masing-masing kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan. Informasi yang diumumkan paling sedikit mencakup jumlah formasi, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, bobot penilaian seleksi lanjutan, hingga layanan bantuan resmi.

Baca Juga: CPNS atau Sekolah Kedinasan, Mana Dibuka Lebih Dulu?

Pendaftaran Hanya Boleh Memilih Satu Sekolah Kedinasan

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu sekolah kedinasan.

Ketentuannya meliputi:

• pendaftaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dan/atau portal resmi instansi;
• pelamar hanya dapat memilih satu sekolah kedinasan;
• peserta yang terbukti mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan akan dinyatakan gugur.

Ketentuan ini bertujuan menjaga proses seleksi tetap tertib, objektif, dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh pelamar.

Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah

Setelah proses pendaftaran selesai, peserta akan mengikuti seleksi administrasi. Pada tahap ini, panitia akan memeriksa kesesuaian dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Beberapa ketentuan dalam seleksi administrasi meliputi:

• peserta yang memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti SKD;
• peserta yang tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
• hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka;
• peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama tiga hari melalui SSCASN;
• apabila sanggahan diterima karena kesalahan bukan berasal dari peserta, panitia akan mengumumkan kembali hasil seleksi administrasi paling lama tujuh hari setelah masa sanggah berakhir.

Tahap seleksi administrasi menjadi salah satu penentu apakah peserta dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya. Karena itu, pastikan seluruh dokumen telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara sekolah kedinasan, termasuk apabila terdapat dokumen yang harus dibubuhi meterai.

Untuk mempermudah proses tersebut, Anda dapat menggunakan Vinotek, reseller resmi e-Meterai Peruri yang menyediakan e-Meterai asli untuk berbagai kebutuhan dokumen digital.

Keunggulan menggunakan e-Meterai melalui Vinotek, antara lain:

• reseller resmi e-Meterai Peruri dengan keaslian yang terjamin;
• platform yang mudah digunakan dan ramah pengguna;
• membantu proses administrasi dokumen digital menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Jadi, tunggu apa lagi? Siapkan e-meterai Anda sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!

SKD Tetap Menggunakan Sistem CAT BKN

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) masih menjadi tahapan wajib dalam proses penerimaan peserta didik sekolah kedinasan.

Ketentuan pelaksanaan SKD meliputi:

• menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN;
• mengukur kompetensi dasar calon PNS;
• terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
• materi soal serta nilai ambang batas ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya dapat mengikuti seleksi lanjutan yang diselenggarakan oleh masing-masing kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan.

Penentuan Kelulusan Dilakukan Berdasarkan Peringkat

Aturan baru juga memperjelas mekanisme penentuan kelulusan akhir apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai sama.

Urutan penentu kelulusan adalah sebagai berikut:

• nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi;
• nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), kemudian Tes Inteligensi Umum (TIU), lalu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
• nilai rata-rata ijazah atau rapor sesuai persyaratan pendaftaran;
• usia peserta yang lebih tinggi apabila seluruh nilai masih sama.

Sistem tersebut diharapkan mampu menjaga proses seleksi tetap objektif dan transparan.

Program Afirmasi Tetap Diakomodasi

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 juga tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan program afirmasi.

Program afirmasi dapat diberikan dengan mempertimbangkan:

• pelamar yang berasal dari daerah tertentu sesuai ketentuan kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan;
• penyesuaian jumlah peserta yang dapat mengikuti tahapan berikutnya sesuai persetujuan Menteri PANRB.

Penerapan afirmasi tetap harus memperoleh persetujuan dari Menteri PANRB sebelum diberlakukan.

Baca Juga: Syarat Sekolah Kedinasan 2026: Ada Minimal Tinggi Badan!

FAQ Seputar Aturan Baru Penerimaan Sekolah Kedinasan 2026

1. Apa itu PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026?

PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 adalah peraturan yang mengatur mekanisme penerimaan peserta didik sekolah kedinasan. Regulasi ini menggantikan PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2021 dan menjadi pedoman terbaru bagi kementerian serta lembaga penyelenggara sekolah kedinasan.

2. Apa saja tahapan seleksi sekolah kedinasan 2026?

Tahapan seleksi meliputi pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), seleksi lanjutan, penentuan kelulusan akhir, dan pengumuman hasil seleksi.

3. Apakah pelamar boleh mendaftar di lebih dari satu sekolah kedinasan?

Tidak. Berdasarkan aturan terbaru, setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu sekolah kedinasan. Pelamar yang terbukti mendaftar di lebih dari satu sekolah kedinasan akan dinyatakan gugur.

4. Bagaimana jika tidak lolos seleksi administrasi?

Peserta dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama tiga hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan akan diproses apabila kesalahan bukan berasal dari peserta.

5. Apakah SKD masih menjadi syarat seleksi sekolah kedinasan?

Ya. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tetap menjadi tahapan wajib dan dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN. Materi SKD terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).