Digitalisasi layanan kesehatan terus berkembang, termasuk dalam proses administrasi dan pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Seiring dengan diterapkannya RME (RME) di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), muncul pertanyaan, apakah klaim BPJS Kesehatan wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?

Jawabannya, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebut BPJS Kesehatan mewajibkan penggunaan TTE dalam proses klaim. Namun, terdapat regulasi yang menjadi dasar mengapa TTE semakin relevan dalam pengelolaan dokumen klaim, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Regulasi tersebut mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan RME sebagai bagian dari transformasi digital layanan kesehatan.

Dengan demikian, meskipun kewajiban penggunaan TTE tidak berasal langsung dari BPJS Kesehatan, penerapannya dapat mendukung keabsahan dokumen elektronik yang menjadi dasar administrasi dan pengajuan klaim pembiayaan.

RME Wajib Digunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan RME (RME). Kewajiban ini berlaku bagi berbagai jenis fasyankes, antara lain:

• Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya.
• Puskesmas.
• Klinik.
• Rumah sakit.
• Apotek.
• Laboratorium kesehatan.
• Balai kesehatan.
• Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan Menteri.

Selain itu, ketentuan tersebut juga berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan telemedisin.

Penerapan RME bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, menjaga keamanan dan kerahasiaan data, serta mewujudkan sistem pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

Apa Hubungannya dengan Klaim BPJS Kesehatan?

RME tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi pelayanan pasien, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses administrasi pembiayaan. Dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, disebutkan bahwa kegiatan penyelenggaraan RME paling sedikit meliputi:

• Registrasi pasien.
• Pendistribusian data rekam medis.
• Pengisian informasi klinis.
• Pengolahan informasi rekam medis.
• Penginputan data untuk klaim pembiayaan.
• Penyimpanan RME.
• Penjaminan mutu.
• Transfer isi RME.

Selanjutnya, Pasal 19 menjelaskan bahwa penginputan data untuk klaim pembiayaan merupakan kegiatan memasukkan kode klasifikasi penyakit pada aplikasi pembiayaan berdasarkan diagnosis dan tindakan yang ditulis tenaga kesehatan sesuai rekam medis untuk keperluan penagihan biaya pelayanan.

Artinya, dokumen rekam medis menjadi salah satu dasar utama dalam proses administrasi klaim pembiayaan, termasuk klaim kepada BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Cara Scan Tanda Tangan agar Hasilnya Jernih dan Rapi

Mengapa TTE Penting dalam RME?

Walaupun tidak ada aturan yang secara khusus mewajibkan TTE untuk klaim BPJS Kesehatan, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 mengatur bahwa setiap pencatatan pelayanan kesehatan harus memuat identitas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Dalam Pasal 16 ayat (2), pencatatan dan pendokumentasian pelayanan kesehatan harus:

• Dilakukan secara lengkap dan jelas.
• Dilakukan setelah pasien menerima pelayanan.
• Mencantumkan nama tenaga kesehatan.
• Mencantumkan waktu pelayanan.
• Mencantumkan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan medis dalam RME harus dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Dalam sistem digital, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang mampu memverifikasi identitas penanda tangan sekaligus menjaga integritas dokumen.

Apakah Permenkes Mengatur Penggunaan TTE?

Ya. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 memberikan dasar hukum penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penyelenggaraan RME.

Berdasarkan Pasal 31, penyelenggaraan RME:

• Dapat dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik.
• TTE digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap isi RME serta identitas penanda tangan.
• Penyelenggaraannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui fungsi tersebut, TTE membantu memastikan bahwa dokumen elektronik berasal dari pihak yang berwenang serta menjaga keutuhan isi dokumen dari perubahan yang tidak sah setelah ditandatangani.

Jadi, Apakah BPJS Kesehatan Mewajibkan TTE?

Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa BPJS Kesehatan mewajibkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam proses klaim.

Namun, terdapat keterkaitan yang kuat antara penerapan RME dengan kebutuhan penggunaan TTE karena:

• Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan RME.
• RME menjadi dasar penginputan data untuk klaim pembiayaan.
• Dokumen rekam medis wajib mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan.
• TTE dapat digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi dokumen elektronik.

Dengan kata lain, penggunaan TTE bukan merupakan kewajiban yang secara khusus ditetapkan BPJS Kesehatan, tetapi menjadi salah satu solusi yang mendukung implementasi RME sesuai regulasi sekaligus memperkuat keabsahan dokumen yang digunakan dalam proses administrasi klaim.

Kelola Dokumen Elektronik dengan TTE yang Sesuai Regulasi

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, penggunaan TTE dari Vinotek yang sudah mengantongi sertifikasi sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi dapat menjadi solusi dalam proses penandatanganan dokumen digital, termasuk dokumen yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan administrasi pembiayaan.

Melalui solusi TTE Vinotek, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memperoleh berbagai manfaat, di antaranya:

• Integritas dokumen yang terjamin, melalui teknologi kriptografi, hashing, dan autentikasi identitas sehingga setiap perubahan setelah penandatanganan dapat terdeteksi.
• Time-stamping dan audit trail otomatis, sehingga setiap aktivitas penandatanganan tercatat secara real time dan mudah ditelusuri apabila diperlukan.
• Alur persetujuan berlapis (approval workflow) yang dapat disesuaikan dengan kebijakan internal organisasi.
• Integrasi API yang memudahkan proses penandatanganan digital dengan sistem informasi rumah sakit (Hospital Information System/HIS), ERP, HRIS, maupun aplikasi internal lainnya.
• Pilihan implementasi yang fleksibel, baik melalui cloud maupun on-premise sesuai kebutuhan pengelolaan data.
• Keamanan berstandar internasional untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dokumen elektronik.

Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

Baca Juga: Rekomendasi Scanner Tanda Tangan untuk Dokumen Digital

FAQ Seputar TTE dalam Klaim BPJS Kesehatan

1. Apakah klaim BPJS Kesehatan wajib menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)?

Tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan penggunaan TTE dalam proses klaim BPJS Kesehatan. Namun, TTE dapat mendukung keabsahan dokumen elektronik yang digunakan dalam Rekam Medis Elektronik dan administrasi klaim.

2. Mengapa TTE berkaitan dengan klaim BPJS Kesehatan?

Rekam Medis Elektronik menjadi dasar penginputan data untuk klaim pembiayaan. Karena rekam medis elektronik memerlukan identitas, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan, TTE dapat digunakan untuk memverifikasi serta mengautentikasi dokumen tersebut.

3. Apa dasar hukum penggunaan TTE dalam Rekam Medis Elektronik?

Dasar hukumnya terdapat dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Pasal 31 mengatur bahwa penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dapat dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi dokumen.

4. Apa manfaat TTE bagi fasilitas pelayanan kesehatan?

Penggunaan TTE membantu menjaga keaslian dan integritas dokumen elektronik, mempermudah proses verifikasi identitas penanda tangan, serta menyediakan jejak audit (audit trail) yang mendukung tata kelola administrasi digital.

5. Bagaimana memilih penyedia Tanda Tangan Elektronik yang tepercaya?

Pastikan menggunakan layanan dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi yang telah diakui pemerintah. Dengan begitu, tanda tangan elektronik yang digunakan memiliki kekuatan hukum serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.