Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemblokiran atau penghapusan konten yang melanggar ketentuan di ruang digital. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan karena harus mengikuti dasar hukum dan mekanisme verifikasi yang berlaku.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kewenangan tersebut salah satunya diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mencegah penyebarluasan dan memutus akses terhadap informasi elektronik yang dilarang.
Dua Jenis Konten yang Bisa Langsung Diblokir
Komdigi menjelaskan bahwa terdapat dua kategori konten yang dapat langsung ditindak melalui pemutusan akses, yaitu perjudian online dan pornografi. Kedua kategori tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing platform.
Sementara itu, konten di luar kedua kategori tersebut membutuhkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi pemerintah yang berwenang. Contohnya meliputi:
- Perdagangan ilegal: Memerlukan verifikasi Kementerian Perdagangan.
- Makanan dan obat tanpa izin edar: Memerlukan keterlibatan BPOM.
- Disinformasi kesehatan: Memerlukan verifikasi instansi yang berwenang di bidang kesehatan.
Dengan mekanisme tersebut, pemblokiran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian sepihak.
Pemblokiran Konten Harus melalui Verifikasi
Untuk menangani konten yang diduga melanggar aturan, Komdigi perlu memastikan klasifikasi muatan ilegal melalui mekanisme pengaduan atau verifikasi. Proses ini bertujuan memastikan tindakan pemutusan akses memiliki dasar yang jelas.
Dalam penanganannya, terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan:
- Klasifikasi konten berdasarkan ketentuan hukum.
- Pengaduan dari masyarakat atau lembaga resmi.
- Rekomendasi dan verifikasi dari instansi yang berwenang sesuai bidangnya.
Komdigi Mengatur Platform, Bukan Menindak Pengguna
Mediodecci menegaskan bahwa kewenangan Komdigi dalam moderasi konten berfokus pada tata kelola platform digital atau digital governance. Kementerian tidak bertugas melakukan penyidikan maupun penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial.
Pengaturan tersebut bertujuan memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal moderasi konten dan penerapan pedoman komunitas.
Ada Pedoman Khusus untuk Menentukan Disinformasi
Pemerintah juga memiliki pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmenkomdigi) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 untuk mengklasifikasikan serta memverifikasi konten disinformasi dan ujaran kebencian.
Informasi yang diduga tidak sesuai fakta dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria, antara lain:
- Bertentangan dengan keterangan dari sumber yang sah dan kredibel.
- Tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya.
- Informasi benar yang disajikan dengan konteks menyesatkan.
Pedoman tersebut digunakan agar proses verifikasi memiliki acuan yang jelas dan meminimalkan kesalahan dalam menentukan suatu konten sebagai disinformasi.




Tinggalkan Balasan