Tidak sedikit kasus mahasiswa yang memalsukan tanda tangan dosen demi memenuhi persyaratan administrasi akademik, mulai dari lembar bimbingan, surat izin penelitian, hingga formulir pengajuan skripsi.

Meski sering dianggap sebagai “jalan pintas”, tindakan itu bukan sekadar pelanggaran tata tertib kampus. Dalam kondisi tertentu, pemalsuan tanda tangan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena berkaitan dengan pemalsuan dokumen yang memiliki akibat hukum.

Tanda tangan sendiri memiliki fungsi penting sebagai bukti persetujuan dan autentikasi suatu dokumen. Karena itu, ketika seseorang memalsukan tanda tangan dosen untuk digunakan pada dokumen akademik, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik dosen, perguruan tinggi, maupun pihak lain yang menggunakan dokumen tersebut.

Lantas, apakah memalsukan tanda tangan dosen benar-benar termasuk tindak pidana? Simak penjelasannya berikut.

Apakah Memalsukan Tanda Tangan Dosen Termasuk Tindak Pidana?

Ya. Pada dasarnya, memalsukan tanda tangan dosen bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat apabila dilakukan dengan sengaja untuk membuat suatu dokumen seolah-olah telah disetujui oleh dosen yang bersangkutan, kemudian digunakan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Beberapa alasan mengapa tindakan ini dapat diproses secara hukum, antara lain:

• tanda tangan merupakan bagian dari identitas sekaligus bentuk persetujuan seseorang terhadap isi dokumen;
• dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan memiliki nilai pembuktian dan dapat digunakan dalam proses administrasi maupun hukum;
• pemalsuan tanda tangan membuat suatu dokumen seolah-olah telah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang;
• dokumen palsu dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan tertentu, misalnya memenuhi syarat administrasi akademik atau mendapatkan persetujuan yang sebenarnya tidak pernah diberikan.

Dasar Hukum Pemalsuan Tanda Tangan di Indonesia

Pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu bentuk pemalsuan surat. Hal ini diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Beleid tersebut mengatur setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai alat bukti suatu hal, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah surat tersebut benar dan tidak palsu sehingga dapat menimbulkan kerugian, dapat dipidana karena pemalsuan surat.

Ancaman sanksinya meliputi:

• pidana penjara paling lama 6 tahun;
• pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu hingga Rp2 miliar.

Artinya, apabila pemalsuan tanda tangan dosen dilakukan pada dokumen akademik yang memiliki akibat hukum dan penggunaannya menimbulkan kerugian, pelaku berpotensi dikenai ketentuan pidana tersebut.

Baca Juga: Dokumen Apa Saja yang Memerlukan Tanda Tangan Guru?

Dokumen Akademik Apa Saja yang Berisiko Dipalsukan?

Dalam lingkungan perguruan tinggi, ada berbagai dokumen yang memerlukan persetujuan dosen sehingga berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan. Beberapa contohnya, antara lain:

• lembar konsultasi atau bimbingan skripsi;
• lembar persetujuan proposal;
• surat izin penelitian;
• formulir seminar proposal;
• formulir seminar hasil;
• persetujuan sidang skripsi atau tesis;
• surat rekomendasi akademik;
• dokumen pengajuan magang atau kerja praktik.

Pemalsuan terhadap dokumen-dokumen tersebut dapat merugikan dosen, perguruan tinggi, hingga pihak eksternal yang menerima dokumen sebagai bukti resmi.

Apa Saja Risiko bagi Mahasiswa yang Memalsukan Tanda Tangan Dosen?

Selain ancaman pidana, mahasiswa juga dapat dikenai sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi. Risiko yang mungkin diterima, antara lain:

• pembatalan dokumen yang diajukan;
• pembatalan proses administrasi akademik;
• pembatalan seminar atau sidang;
• pencabutan nilai mata kuliah tertentu;
• skorsing;
• hingga dikeluarkan (drop out/DO).

Di sisi lain, dosen juga dapat mengalami kerugian reputasi apabila namanya tercantum dalam dokumen yang sebenarnya tidak pernah disetujui.

Bagaimana Cara Melaporkan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan?

Apabila menjadi korban pemalsuan tanda tangan, langkah yang dapat dilakukan adalah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain:

• dokumen yang diduga telah dipalsukan;
• contoh tanda tangan asli sebagai pembanding;
• bukti pendukung lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Berdasarkan bukti tersebut, aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana dalam kasus tersebut.

Bagaimana Cara Mencegah Pemalsuan Tanda Tangan di Lingkungan Kampus?

Selain meningkatkan pengawasan administrasi, perguruan tinggi dapat menerapkan sistem penandatanganan dokumen yang lebih aman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi:

• menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi;
• melakukan verifikasi identitas sebelum proses penandatanganan;
• memastikan setiap dokumen memiliki audit trail atau jejak aktivitas;
• membatasi akses terhadap dokumen yang telah ditandatangani;
• menyediakan mekanisme verifikasi keaslian dokumen secara digital.

Jika kampus masih mengandalkan tanda tangan basah atau hasil scan, kini saatnya beralih ke sistem penandatanganan yang lebih aman dan mudah diverifikasi. Salah satu solusinya ialah menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari Vinotek.

Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang ditunjuk oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui SK No. 35 Tahun 2025, Vinotek menyediakan layanan tanda tangan elektronik yang membantu institusi pendidikan menjaga keaslian dokumen sekaligus meminimalkan risiko pemalsuan tanda tangan.

Melalui solusi tanda tangan elektronik Vinotek, perguruan tinggi dapat memperoleh berbagai manfaat, seperti:

• Integritas dokumen yang terjamin, berkat mekanisme kriptografi, hashing, dan autentikasi identitas sehingga setiap perubahan dokumen setelah ditandatangani dapat terdeteksi.
• Time-stamping dan audit trail otomatis, yang mencatat seluruh aktivitas penandatanganan secara akurat sehingga proses lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan.
• Alur persetujuan berlapis, sehingga kampus dapat mengatur proses persetujuan sesuai kebijakan internal dan memastikan setiap dokumen ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
• Integrasi API yang mudah, sehingga proses penandatanganan dapat dihubungkan dengan sistem akademik, ERP, HRIS, maupun aplikasi administrasi lainnya.
• Infrastruktur yang fleksibel, baik berbasis cloud maupun on-premise, sehingga pengelolaan data dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan keamanan institusi.
• Keamanan berstandar internasional, untuk membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian dokumen digital.

Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

Baca Juga: Bedanya Tanda Tangan Guru, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah

FAQ Seputar Pemalsuan Tanda Tangan Dosen

1. Apakah memalsukan tanda tangan dosen bisa dipidana?

Ya. Jika memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 dan menimbulkan kerugian, pelaku dapat dikenai sanksi pidana.

2. Berapa ancaman hukuman bagi pelaku pemalsuan tanda tangan?

Pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu hingga Rp2 miliar.

3. Apakah semua pemalsuan tanda tangan otomatis menjadi tindak pidana?

Tidak. Penilaian mengenai ada atau tidaknya unsur pidana bergantung pada jenis dokumen, tujuan penggunaan, akibat yang ditimbulkan, serta pembuktian dalam proses hukum.

4. Bagaimana cara melaporkan pemalsuan tanda tangan?

Korban dapat melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dengan membawa dokumen yang diduga dipalsukan beserta bukti pendukung lainnya agar dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

5. Mengapa tanda tangan elektronik lebih aman dibandingkan tanda tangan hasil scan?

Tanda tangan elektronik tersertifikasi dilengkapi dengan verifikasi identitas, sertifikat elektronik, time-stamping, serta audit trail yang membantu memastikan keaslian penandatangan dan mendeteksi perubahan pada dokumen setelah ditandatangani. Berbeda dengan tanda tangan hasil scan yang mudah disalin dan ditempel ke dokumen lain, tanda tangan elektronik memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga lebih sulit disalahgunakan.