Perkembangan media sosial membuat siapa pun dapat memproduksi dan menyebarkan konten secara mandiri. Melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga dapat membangun audiens hingga memperoleh penghasilan dari aktivitas digital.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah batasan antara aktivitas konten kreator secara personal dan penyelenggara penyiaran profesional.

Lantas, bagaimana nasib konten kreator jika RUU Penyiaran terbaru disahkan?

Tidak Semua Konten Kreator Wajib Memiliki Izin Penyiaran

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa tidak semua aktivitas pembuatan dan penyebaran konten di media sosial akan dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang membutuhkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Pemerintah ingin pengaturan lebih diarahkan kepada kanal digital yang menjalankan aktivitas secara profesional dan memiliki karakteristik menyerupai lembaga penyiaran. Beberapa aktivitas yang tidak otomatis masuk dalam kategori tersebut meliputi:

• Akun media sosial pribadi.
• Vlog keluarga.
• Konten kreator UMKM.
• Kreator pemula yang sedang membangun audiens.

Sebaliknya, kanal digital yang memiliki struktur redaksi, jadwal siaran, monetisasi besar, dan jangkauan jutaan audiens menjadi salah satu sasaran pengaturan yang sedang dibahas.

Apa Dampaknya bagi Konten Kreator dan YouTuber?

Pembahasan RUU Penyiaran menjadi perhatian bagi kreator yang telah mengembangkan kanal media sosial sebagai bisnis profesional. Pemerintah ingin menciptakan persaingan yang adil antara lembaga penyiaran konvensional dan pelaku industri digital dengan karakteristik kegiatan serupa.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa regulasi baru tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas masyarakat, termasuk kreator pemula dan UMKM.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian, antara lain:

• Kejelasan status kanal digital: Membedakan aktivitas konten personal dan penyiaran profesional.
• Standar isi siaran: Memastikan kanal profesional mengikuti ketentuan yang berlaku.
• Perlindungan audiens: Mendorong produksi dan distribusi konten yang bertanggung jawab.

Pemerintah Soroti Perlindungan Anak dan Algoritma

Selain perizinan, pemerintah juga memasukkan perlindungan pengguna sebagai salah satu perhatian dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyiaran. Hal ini terutama berkaitan dengan risiko paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi:

• Pembatasan akses konten berdasarkan usia.
• Verifikasi usia pengguna.
• Transparansi algoritma dalam distribusi konten.
• Tanggung jawab platform digital terhadap keselamatan pengguna.

Pemerintah menegaskan bahwa aturan tersebut bukan bertujuan melarang perkembangan teknologi, melainkan mendorong platform digital agar lebih bertanggung jawab.

Kapan RUU Penyiaran Baru Berlaku?

Meskipun DIM RUU Penyiaran telah mendapatkan paraf dari sejumlah menteri terkait, pembahasan substansinya masih akan berlanjut bersama DPR.

Artinya, ketentuan mengenai pengaturan konten digital dan kewajiban penyelenggara penyiaran profesional masih dapat mengalami perubahan. Kreator konten dan pelaku bisnis digital perlu mengikuti perkembangan regulasi agar dapat memahami kewajiban yang berlaku setelah aturan tersebut ditetapkan.