Harga
Login
Berlangganan
kondisi phk

Perusahaan Tidak Boleh PHK Karyawan dalam 10 Kondisi Ini

·

·

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan keputusan perusahaan yang dapat berdampak besar terhadap kehidupan pekerja. Namun, perusahaan tidak dapat memberhentikan karyawan dengan sembarang alasan karena terdapat sejumlah kondisi yang secara khusus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengatur larangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 230, terdapat 10 alasan yang tidak boleh digunakan pemberi kerja untuk melakukan PHK terhadap pekerja/buruh.

Ketentuan ini bertujuan melindungi pekerja agar tidak kehilangan pekerjaan karena kondisi kesehatan, kehidupan pribadi, maupun aktivitas yang merupakan bagian dari hak mereka. Lantas, apa saja kondisi yang membuat perusahaan dilarang melakukan PHK?

10 Kondisi yang Membuat Perusahaan Tidak Boleh Melakukan PHK

Pasal 230 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur sepuluh kondisi yang tidak boleh dijadikan alasan untuk memutus hubungan kerja. Berikut rinciannya.

1. Pekerja Sakit Selama Tidak Lebih dari 12 Bulan Berturut-turut

Perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang tidak dapat masuk kerja karena sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan secara terus-menerus. Dengan demikian, pekerja yang sedang menjalani pengobatan atau pemulihan tidak boleh diberhentikan hanya karena kondisi kesehatannya.

2. Pekerja Menjalankan Kewajiban terhadap Negara

Pekerja yang berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai peraturan perundang-undangan juga mendapatkan perlindungan. Perusahaan tidak boleh menjadikan ketidakhadiran tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri hubungan kerja.

3. Pekerja Menjalankan Ibadah Sesuai Agamanya

Hak menjalankan ibadah yang diperintahkan agama merupakan salah satu kondisi yang dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan hanya karena yang bersangkutan menjalankan kewajiban ibadahnya.

4. Pekerja Menikah

Status perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK. Artinya, pekerja tetap mendapatkan perlindungan ketika memutuskan untuk menikah dan perusahaan tidak dibenarkan mengakhiri hubungan kerja karena alasan tersebut.

5. Pekerja Hamil, Melahirkan, Mengalami Keguguran, atau Menyusui

UU 27/2026 memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan yang menjalani masa kehamilan hingga menyusui. Perusahaan tidak boleh menjadikan kondisi reproduksi tersebut sebagai alasan PHK, termasuk ketika pekerja:

  • Sedang hamil atau melahirkan.
  • Mengalami keguguran kandungan.
  • Sedang menyusui bayinya.

Ketentuan ini memastikan kondisi reproduksi dan kehidupan keluarga tidak menjadi dasar diskriminasi dalam hubungan kerja.

6. Pekerja Memiliki Hubungan Keluarga dengan Karyawan Lain

Perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja hanya karena memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam perusahaan yang sama. Dengan demikian, hubungan keluarga antarkaryawan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri hubungan kerja.

7. Pekerja Mendirikan atau Menjadi Anggota Serikat Pekerja

Hak pekerja untuk mendirikan, bergabung, atau menjadi pengurus serikat pekerja juga mendapatkan perlindungan hukum. Perusahaan tidak boleh melakukan PHK karena pekerja menggunakan haknya untuk berserikat atau mengikuti kegiatan serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Pekerja Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Perusahaan

Pekerja yang mengadukan pemberi kerja kepada pihak berwajib atas dugaan tindak pidana kejahatan juga dilindungi dari PHK. Artinya, perusahaan tidak boleh menggunakan pemutusan hubungan kerja sebagai tindakan balasan terhadap pekerja yang melaporkan dugaan pelanggaran hukum.

9. Pekerja Mengalami Diskriminasi karena Identitas atau Kondisi Pribadi

Perbedaan latar belakang dan kondisi pribadi tidak boleh menjadi dasar perusahaan untuk melakukan PHK. Pasal 230 UU 27/2026 melarang PHK karena perbedaan:

  • Paham, agama, atau aliran politik.
  • Suku, warna kulit, atau golongan.
  • Jenis kelamin.
  • Kondisi fisik.
  • Status perkawinan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan identitas maupun kondisi pribadinya.

10. Pekerja Mengalami Disabilitas Tetap atau Penyakit Akibat Kecelakaan Kerja

Perusahaan juga dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang mengalami disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter belum dapat dipastikan jangka waktu penyembuhannya.

Perlindungan ini memastikan pekerja tidak kehilangan pekerjaan hanya karena mengalami gangguan kesehatan akibat pekerjaan.

Apa Konsekuensi bagi Perusahaan yang Melanggar Larangan PHK?

Larangan PHK dalam Pasal 230 bukan sekadar ketentuan yang harus diperhatikan perusahaan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Berdasarkan Pasal 230 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026, PHK yang dilakukan dengan salah satu dari sepuluh alasan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu, pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan. Artinya, perusahaan tidak dapat mempertahankan keputusan PHK apabila alasan yang digunakan termasuk dalam kategori yang secara tegas dilarang oleh undang-undang.

Apa yang Harus Dilakukan Pekerja jika Mengalami PHK karena Alasan yang Dilarang?

Pekerja yang merasa diberhentikan karena salah satu kondisi tersebut sebaiknya tidak langsung menerima keputusan perusahaan tanpa memahami hak-haknya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan perlindungan hukum, antara lain:

  • Memeriksa alasan PHK: Pastikan alasan yang disampaikan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 230 UU 27/2026.
  • Mengumpulkan bukti: Simpan surat PHK, perjanjian kerja, keterangan dokter, dan komunikasi dengan perusahaan.
  • Meminta pendampingan: Pekerja dapat meminta bantuan serikat pekerja atau pihak yang memahami hukum ketenagakerjaan.
  • Mengupayakan penyelesaian perselisihan: Jika terjadi perselisihan, pekerja dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu memastikan perlindungan hak pekerja didukung oleh pengelolaan administrasi ketenagakerjaan yang tertib dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui sistem pengelolaan dokumen, termasuk proses pembuatan, persetujuan, dan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi. ViTEK memungkinkan perusahaan menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

Untuk mendukung kebutuhan administrasi perusahaan, ViTEK dilengkapi sejumlah fitur, seperti:

  • Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
  • Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus dalam satu proses.
  • Audit Trail & Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, pihak yang melakukan aktivitas, dan lokasi geografis.
  • Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses sesuai peran serta tanggung jawab masing-masing.

Dengan sistem penandatanganan digital yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola dokumen ketenagakerjaan secara lebih efisien sekaligus mendukung transparansi administrasi hubungan kerja.

Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!

FAQ Seputar Larangan PHK Menurut UU 27/2026

1. Apakah perusahaan boleh memecat karyawan yang sedang hamil?

Tidak. Pasal 230 UU 27/2026 melarang PHK terhadap pekerja dengan alasan hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui bayinya.

2. Apakah karyawan yang sakit bisa di-PHK?

Perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.

3. Apakah perusahaan boleh memecat karyawan karena bergabung dengan serikat pekerja?

Tidak. Pekerja yang mendirikan, menjadi anggota, atau pengurus serikat pekerja mendapatkan perlindungan dari PHK.

4. Apa akibat PHK yang dilakukan karena alasan yang dilarang undang-undang?

PHK tersebut batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai Pasal 230 ayat (2) UU 27/2026.

5. Di mana pekerja dapat membaca aturan mengenai larangan PHK?

Pekerja dapat merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 230.



Tinggalkan Balasan