Harga
Login
Berlangganan
prosedur phk

Perusahaan Mau PHK Karyawan? Ini Prosedur yang Harus Dilalui

·

·

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan keputusan yang dapat diambil perusahaan dalam kondisi tertentu, seperti ketika mengalami kerugian, melakukan restrukturisasi, atau menghadapi perubahan operasional. Namun, perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pemerintah mengatur tahapan yang harus dilalui sebelum perusahaan melakukan PHK. Ketentuan ini bertujuan untuk mengupayakan agar hubungan kerja tetap dapat dipertahankan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Lantas, bagaimana prosedur PHK yang harus dilalui perusahaan menurut UU 27/2026? Berikut penjelasannya.

Prosedur PHK Karyawan Menurut UU 27/2026

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan PHK terhadap karyawan, yakni sebagai berikut:

1. Mengupayakan Pencegahan PHK Terlebih Dahulu

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan PHK, perusahaan wajib mengupayakan berbagai langkah pencegahan. Hal ini diatur dalam Pasal 228 ayat (1) UU 27/2026 yang menyebutkan bahwa pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK.

Artinya, PHK tidak seharusnya menjadi pilihan pertama ketika perusahaan menghadapi permasalahan operasional maupun keuangan. Perusahaan perlu mempertimbangkan alternatif lain yang memungkinkan kegiatan usaha tetap berjalan tanpa harus mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan.

Dalam Pasal 228 ayat (2), terdapat sejumlah upaya pencegahan PHK yang dapat dilakukan, antara lain:

  • Mengurangi kerja lembur pada hari libur.
  • Mengurangi kerja lembur harian.
  • Mengurangi jumlah sif kerja.
  • Mengurangi jam kerja atau hari kerja.
  • Tidak memperpanjang pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berakhir.
  • Tidak mengganti pekerja yang memasuki usia pensiun.
  • Menyesuaikan upah dan/atau fasilitas bagi pekerja di tingkat manajerial.
  • Merumahkan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara sementara atau bergiliran.
  • Menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
  • Menawarkan program pensiun bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan.

Apabila berbagai upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tetap tidak dapat dihindari, perusahaan dapat melanjutkan proses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

2. Melakukan Perundingan Bipartit dengan Pekerja

Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib membicarakan rencana tersebut melalui perundingan bipartit. Berdasarkan Pasal 228 ayat (3), perundingan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh.

Apabila pekerja yang bersangkutan tidak tergabung dalam serikat pekerja, perundingan dilakukan secara langsung antara pemberi kerja dan pekerja tersebut.

Tahapan ini memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membicarakan rencana PHK dan mencari penyelesaian yang dapat disepakati bersama. Dengan demikian, keputusan mengakhiri hubungan kerja tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh perusahaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perundingan bipartit meliputi:

  • Perundingan dilakukan antara pemberi kerja dan serikat pekerja atau pekerja yang bersangkutan.
  • Proses perundingan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
  • Penyelesaian perundingan dibatasi paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

Ketentuan batas waktu tersebut diatur dalam Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026. Apabila perundingan menghasilkan kesepakatan, penyelesaian PHK dapat dilanjutkan berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Menyelesaikan Perselisihan jika Tidak Tercapai Kesepakatan

Bagaimana jika perusahaan dan pekerja tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit? Dalam kondisi tersebut, perselisihan PHK harus dilanjutkan melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 228 ayat (5) UU 27/2026. Artinya, kegagalan mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk langsung mengakhiri hubungan kerja.

Penyelesaian perselisihan perlu mengikuti mekanisme hukum yang berlaku agar hak dan kepentingan kedua belah pihak tetap mendapatkan perlindungan.

Dalam tahap ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Perselisihan PHK dilanjutkan melalui prosedur penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
  • Pekerja dan pemberi kerja mengikuti mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa proses penyelesaian perselisihan telah memenuhi ketentuan hukum sebelum melaksanakan PHK.

4. Memastikan PHK Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan atau Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan PHK telah memiliki dasar penyelesaian yang sah. Pasal 228 ayat (6) UU 27/2026 menegaskan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini juga memberikan konsekuensi hukum apabila perusahaan tetap melakukan PHK tanpa kesepakatan atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 228 ayat (7), PHK tersebut dinyatakan batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan beberapa hal berikut sebelum melaksanakan PHK:

  • Telah mengupayakan langkah-langkah pencegahan PHK.
  • Telah melakukan perundingan bipartit apabila diwajibkan.
  • Telah menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme yang berlaku apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan.
  • Telah memiliki kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

Apakah Semua Pengakhiran Hubungan Kerja Harus melalui Perundingan Bipartit?

Meskipun perundingan bipartit menjadi bagian dari mekanisme PHK, UU 27/2026 juga mengatur beberapa kondisi ketika perundingan tersebut tidak perlu dilakukan oleh pemberi kerja.

Berdasarkan Pasal 229, terdapat empat kondisi yang dikecualikan dari kewajiban perundingan bipartit, yaitu:

  • Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
  • Hubungan kerja berakhir sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
  • Pekerja mencapai usia pensiun sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
  • Pekerja meninggal dunia.

Dengan adanya pengecualian tersebut, perusahaan perlu memahami jenis dan alasan berakhirnya hubungan kerja sebelum menentukan mekanisme yang harus ditempuh.

Pastikan Prosedur PHK Sesuai Ketentuan yang Berlaku

Memahami prosedur PHK merupakan bagian penting dari pengelolaan hubungan industrial di perusahaan. Namun, tanggung jawab perusahaan dalam melindungi hak karyawan tidak hanya dilakukan ketika terjadi PHK, tetapi juga melalui pengelolaan administrasi ketenagakerjaan selama hubungan kerja berlangsung.

Perusahaan perlu memastikan dokumen ketenagakerjaan, seperti kontrak kerja, perjanjian kerja bersama, hingga dokumen perubahan ketentuan kerja, selalu diperbarui sesuai kesepakatan dan kebutuhan perusahaan. Setiap dokumen juga perlu ditandatangani oleh pihak terkait agar memiliki keabsahan dan dapat dijadikan acuan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Untuk mempermudah proses tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal. Tanda tangan digital ViTEK sah secara hukum sesuai UU ITE dan PP 71/2019.

ViTEK dilengkapi berbagai fitur yang mendukung pengelolaan dokumen perusahaan, antara lain:

  • Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus dalam satu kali proses.
  • Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
  • Audit Trail & Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, pihak yang melakukan tindakan, dan lokasi.
  • Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses sesuai kebutuhan perusahaan.
  • Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal seperti ERP, CRM, dan HRIS dengan modul tanda tangan digital.
  • Instalasi On-Premise: Memberikan opsi instalasi di server perusahaan agar pengelolaan data internal lebih terkendali.

Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

FAQ Seputar Prosedur PHK Menurut UU 27/2026

1. Apakah perusahaan boleh melakukan PHK secara sepihak?

Perusahaan wajib mengupayakan pencegahan PHK terlebih dahulu. Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan harus melakukan perundingan bipartit dan mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila tidak tercapai kesepakatan.

2. Berapa lama batas waktu perundingan bipartit untuk PHK?

Berdasarkan Pasal 228 ayat (4) UU 27/2026, perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

3. Apa yang terjadi jika perusahaan melakukan PHK tanpa kesepakatan?

Berdasarkan Pasal 228 ayat (7), PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum. Pemberi kerja juga wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

4. Apakah pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja tetap harus mengikuti perundingan bipartit?

Ya. Perundingan bipartit tetap dilakukan secara langsung antara pemberi kerja dan pekerja yang bersangkutan apabila pekerja tersebut bukan anggota serikat pekerja.

5. Kapan perundingan bipartit tidak wajib dilakukan?

Berdasarkan Pasal 229 UU 27/2026, perundingan bipartit tidak wajib dilakukan ketika pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, hubungan kerja PKWT berakhir sesuai perjanjian, pekerja mencapai usia pensiun, atau pekerja meninggal dunia.



Tinggalkan Balasan