Harga
Login
Berlangganan
perjanjian kerja bersama

Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Fungsi, Isi, dan Cara Buat

·

·

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan dokumen penting dalam hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Dokumen ini menjadi dasar kesepakatan mengenai hak, kewajiban, serta syarat kerja yang berlaku bagi seluruh pekerja di suatu perusahaan.

Keberadaan PKB membantu perusahaan dan pekerja memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan kerja. Dengan adanya kesepakatan tertulis, kedua pihak memiliki pedoman dalam menjalankan hubungan kerja sekaligus mengurangi potensi perselisihan akibat perbedaan penafsiran.

Lantas, apa yang dimaksud dengan PKB, apa saja fungsinya, dan bagaimana ketentuan pembuatannya?

Apa Itu Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?

Perjanjian Kerja Bersama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha melalui proses perundingan. Kesepakatan ini mengatur berbagai hal terkait hubungan kerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat kerja yang berlaku di perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, PKB dibuat oleh serikat pekerja yang telah tercatat pada pemerintah daerah sesuai kewenangannya bersama pengusaha. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja.

Perbedaan PKB dan Perjanjian Kerja

PKB sering kali dianggap sama dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja individual. Padahal, keduanya memiliki perbedaan dari segi pihak yang membuat, cakupan pengaturan, hingga isi dokumennya.

PKB mengatur kesepakatan bersama antara pengusaha dan serikat pekerja yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan. Sementara itu, perjanjian kerja mengatur hubungan kerja secara individual antara pengusaha dan seorang pekerja.

Berikut perbedaan PKB dan perjanjian kerja:

AspekPerjanjian Kerja Bersama (PKB)Perjanjian Kerja
Pihak yang membuatPengusaha dan serikat pekerjaPengusaha dan pekerja secara individual
CakupanBerlaku bagi seluruh pekerja di perusahaanBerlaku bagi pekerja yang bersangkutan
Isi dokumenHak dan kewajiban pengusaha, serikat pekerja, pekerja, serta syarat kerjaIdentitas para pihak, jabatan, lokasi kerja, upah, hak dan kewajiban, serta jangka waktu kerja
Bentuk dokumenWajib dibuat secara tertulisDapat dibuat secara tertulis maupun lisan sesuai ketentuan
FungsiMenjadi pedoman kesepakatan bersama dalam hubungan industrialMenjadi dasar hubungan kerja individual

Meskipun berbeda, PKB dan perjanjian kerja saling berkaitan. Pasal 200 UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan, ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan ketentuan PKB yang berlaku.

Selain itu, apabila perjanjian kerja tidak mengatur suatu ketentuan yang sudah tercantum dalam PKB, ketentuan dalam PKB tetap berlaku. Dengan demikian, PKB menjadi pedoman bersama yang perlu diperhatikan perusahaan ketika menyusun perjanjian kerja individual.

Fungsi Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan dan Pekerja

PKB memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan industrial yang lebih terarah. Dokumen ini tidak hanya menjadi kesepakatan formal, tetapi juga pedoman bagi perusahaan, serikat pekerja, dan seluruh pekerja dalam menjalankan hubungan kerja.

Beberapa fungsi PKB, antara lain:

  • Memberikan kepastian hak dan kewajiban: Menjelaskan tanggung jawab pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja agar setiap pihak memahami perannya.
  • Menjadi pedoman hubungan kerja: Menjadi acuan dalam menjalankan berbagai aspek pekerjaan sesuai kesepakatan.
  • Mengurangi potensi perselisihan: Membantu mencegah perbedaan penafsiran mengenai ketentuan kerja.
  • Mendorong komunikasi: Memberikan ruang bagi perusahaan dan serikat pekerja untuk menyampaikan kepentingan serta mencapai kesepakatan.
  • Menjaga konsistensi kebijakan: Menjadi pedoman bersama dalam penerapan ketentuan kerja bagi seluruh pekerja.

Apa Saja Isi Perjanjian Kerja Bersama?

Penyusunan PKB perlu memperhatikan ketentuan minimum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 195 UU Nomor 27 Tahun 2026, PKB paling sedikit harus memuat:

  • Hak dan kewajiban pengusaha.
  • Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja.
  • Syarat kerja.
  • Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB.
  • Tanda tangan para pihak yang membuat PKB.

Selain memenuhi ketentuan tersebut, isi PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan, bagian tersebut batal demi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, perusahaan dan serikat pekerja perlu memastikan setiap ketentuan dalam PKB disusun secara jelas, sesuai kesepakatan, dan tidak mengurangi hak pekerja yang telah diatur oleh hukum.

Bagaimana Ketentuan dan Proses Pembuatan PKB?

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dilakukan melalui proses perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja. Pengusaha wajib menerima, menindaklanjuti, dan melaksanakan perundingan yang diajukan oleh serikat pekerja yang telah tercatat sesuai ketentuan.

Proses penyusunannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan PKB meliputi:

  • Keterwakilan serikat pekerja: Serikat pekerja yang berunding harus memenuhi ketentuan keterwakilan anggota sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Bentuk dan bahasa: PKB wajib dibuat secara tertulis menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Jika dibuat dalam bahasa asing, dokumen harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
  • Jumlah PKB: Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja.
  • Jangka waktu: Masa berlaku PKB paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis.
  • Pembaruan: Perundingan untuk membuat PKB berikutnya dimulai paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku PKB sebelumnya berakhir.

Setelah disepakati dan ditandatangani, PKB mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan, kecuali ditentukan lain dalam dokumen tersebut. Pengusaha juga wajib mendaftarkan PKB kepada kementerian atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Untuk mempermudah proses penandatanganan PKB, perusahaan dapat memanfaatkan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek. ViTEK merupakan tanda tangan digital tersertifikasi PSrE Komdigi yang dapat digunakan untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah secara hukum sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

ViTEK menyediakan berbagai fitur yang mendukung kebutuhan penandatanganan dokumen perusahaan, antara lain:

  • Multi-step dan Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan struktur organisasi, mulai dari level staf hingga direktur.
  • Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa perlu membuka setiap file satu per satu.
  • Audit Trail dan Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, pihak yang melakukan aktivitas, dan lokasi geografis.
  • Multi-User dan Role Management: Mengatur pengguna serta hak akses sesuai kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing.
  • Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal perusahaan, seperti ERP, CRM, dan HRIS, dengan modul tanda tangan digital ViTEK.

Dengan dukungan fitur tersebut, perusahaan dapat mengelola proses penandatanganan dokumen secara lebih praktis dan terstruktur. Gunakan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek untuk mendukung penandatanganan PKB dan berbagai dokumen bisnis lainnya secara digital, aman, serta terdokumentasi.

Kewajiban Perusahaan setelah PKB Disepakati

Tanggung jawab perusahaan tidak berhenti setelah PKB ditandatangani. Pengusaha, serikat pekerja, dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.

Perusahaan bersama serikat pekerja juga wajib memberitahukan isi PKB atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Selain itu, pengusaha wajib membagikan salinan dokumen PKB kepada setiap pekerja dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah diakses.

Beberapa kewajiban perusahaan setelah PKB disepakati meliputi:

  • Menyampaikan isi PKB kepada seluruh pekerja.
  • Membagikan salinan PKB dalam bentuk cetak atau elektronik yang mudah diakses.
  • Memastikan ketentuan dalam PKB diterapkan dalam hubungan kerja.
  • Melakukan perubahan PKB melalui kesepakatan para pihak.
  • Mendaftarkan PKB kepada kementerian atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Pengusaha juga bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam proses pembuatan dan pembagian salinan PKB. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 27 Tahun 2026.

FAQ Seputar Perjanjian Kerja Bersama

1. Apa perbedaan PKB dan perjanjian kerja?

PKB merupakan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan. Sementara itu, perjanjian kerja merupakan kesepakatan individual antara pengusaha dan seorang pekerja.

2. Apakah setiap perusahaan wajib memiliki PKB?

PKB dibuat melalui perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja yang memenuhi ketentuan untuk mewakili pekerja. Dengan demikian, keberadaan PKB berkaitan dengan proses perundingan antara kedua pihak.

3. Berapa lama masa berlaku PKB?

Berdasarkan Pasal 194 UU Nomor 27 Tahun 2026, masa berlaku PKB paling lama dua tahun. Dokumen tersebut dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja.

4. Apakah PKB berlaku untuk seluruh pekerja di perusahaan?

Ya. Pasal 189 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja di perusahaan tersebut.

5. Apakah perjanjian kerja boleh bertentangan dengan PKB?

Tidak. Perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan, ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan ketentuan PKB yang berlaku.



Tinggalkan Balasan