Tanda tangan bukan sekadar coretan yang dibubuhkan di atas dokumen. Dalam berbagai transaksi, ini digunakan sebagai bentuk persetujuan, identifikasi, dan penegasan bahwa seseorang menyetujui isi dokumen.

Karena itu, penggunaan tanda tangan milik orang lain tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika tanda tangan tersebut digunakan pada dokumen yang berkaitan dengan hak, perjanjian, utang, atau pembuktian suatu peristiwa.

Dalam hukum Indonesia, pemalsuan tanda tangan pada dasarnya dapat masuk ke dalam tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuan mengenai hal tersebut saat ini diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Lantas, apa pasal pemalsuan tanda tangan yang berlaku di Indonesia dan berapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya?

Apa yang Dimaksud dengan Tanda Tangan?

Tanda tangan merupakan tanda atau lambang yang digunakan sebagai penanda pribadi sekaligus bentuk persetujuan terhadap suatu dokumen. Bentuknya tidak selalu berupa tulisan tangan dengan tinta di atas kertas, tetapi dapat berupa tanda tertentu maupun tanda tangan elektronik.

Dalam praktik hukum, tanda tangan dapat berfungsi untuk:

• Menunjukkan identitas pihak yang menandatangani.
• Menunjukkan persetujuan terhadap isi dokumen.
• Menegaskan kehendak seseorang.
• Membantu autentikasi dokumen.
• Menjadi bagian dari pembuktian suatu transaksi atau hubungan hukum.

Pasal Pemalsuan Tanda Tangan dalam Hukum Indonesia

Istilah “pasal pemalsuan tanda tangan” tidak secara khusus disebutkan dalam satu pasal tersendiri. Namun, pemalsuan tanda tangan dapat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat apabila tanda tangan tersebut dibubuhkan pada surat atau dokumen yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dasar hukum yang relevan adalah Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur mengenai perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud agar surat digunakan atau meminta orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Apabila penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, pelakunya dapat dikenai pidana.

Secara sederhana, dugaan pemalsuan tanda tangan dapat berkaitan dengan unsur-unsur berikut:

• Terdapat surat yang dibuat secara tidak benar atau dipalsukan.
• Surat tersebut berkaitan dengan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti.
• Ada maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah benar.
• Penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, persoalan pemalsuan tanda tangan tidak hanya dilihat dari bentuk tanda tangan yang digunakan. Konteks dokumen, tujuan penggunaannya, serta potensi kerugian juga menjadi bagian penting dalam melihat dugaan tindak pidana tersebut.

Baca Juga: Pemalsuan Tanda Tangan dengan AI: Risiko & Cara Mencegahnya

Berapa Sanksi Pidana Pemalsuan Tanda Tangan?

Pemalsuan tanda tangan yang memenuhi unsur pemalsuan surat dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuannya menetapkan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Dalam ketentuan tersebut, denda kategori VI mencapai Rp2 miliar. Namun, ancaman enam tahun penjara merupakan batas maksimum, bukan berarti setiap pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan pasti mendapatkan hukuman penjara selama enam tahun.

Penjatuhan pidana dalam perkara konkret tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Dengan kata lain, sanksi yang bisa dikenakan berdasarkan ketentuan tersebut meliputi:

• Pidana penjara paling lama 6 tahun.
• Pidana denda paling banyak kategori VI atau Rp2 miliar.
• Ketentuan juga dapat berlaku terhadap pihak yang menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah isinya benar apabila memenuhi unsur yang dipersyaratkan.

Apakah Semua Pemalsuan Tanda Tangan Bisa Dipidana?

Tidak setiap tindakan membubuhkan tanda tangan orang lain secara otomatis dapat disimpulkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Jenis dokumen, tujuan pembuatan atau penggunaan surat, serta kerugian yang mungkin ditimbulkan perlu diperhatikan.

Pemalsuan menjadi lebih relevan dalam konteks pidana ketika dokumen tersebut dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti mengenai suatu hal.

Beberapa contoh surat yang dapat memiliki konsekuensi hukum ketika dipalsukan, antara lain:

• Surat yang dapat menerbitkan suatu hak, seperti dokumen yang menjadi dasar memperoleh hak tertentu.
• Surat yang dapat menimbulkan perjanjian atau perikatan, seperti perjanjian jual beli, sewa, dan utang-piutang.
• Surat yang berkaitan dengan pembebasan utang, seperti kuitansi atau dokumen pembayaran.
• Surat yang digunakan sebagai keterangan atau bukti atas suatu peristiwa.

Selain itu, terdapat ketentuan berbeda untuk jenis surat tertentu. Karena itu, dugaan pemalsuan tanda tangan perlu dilihat berdasarkan dokumen yang dipalsukan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Apa Saja Contoh Pemalsuan Tanda Tangan?

Pemalsuan tanda tangan dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas bisnis. Bentuknya juga tidak terbatas pada pemalsuan tanda tangan di atas dokumen fisik.

Beberapa contoh yang dapat terjadi, antara lain:

• Pemalsuan tanda tangan pada surat kuasa.
• Pemalsuan tanda tangan pada perjanjian.
• Pemalsuan tanda tangan untuk melakukan transaksi keuangan.
• Pemalsuan tanda tangan pada dokumen administrasi perusahaan.
• Pemalsuan tanda tangan pada dokumen yang berkaitan dengan hak atau utang.
• Penggunaan dokumen dengan tanda tangan palsu untuk kepentingan tertentu.

Dampak dari pemalsuan tersebut juga dapat berbeda-beda. Semakin besar akibat hukum atau kerugian yang ditimbulkan, semakin penting bagi pihak yang dirugikan untuk mengamankan dokumen dan bukti terkait.

Bagaimana Mencegah Pemalsuan Tanda Tangan pada Dokumen?

Selain memahami pasal pemalsuan tanda tangan, perusahaan perlu melakukan pencegahan. Penggunaan tanda tangan manual atau sekadar menempelkan gambar tanda tangan bisa menyulitkan proses verifikasi dan mendeteksi perubahan dokumen.

Salah satu solusinya adalah menggunakan tanda tangan digital yang dilengkapi dengan autentikasi dan mekanisme keamanan dokumen seperti Vinotek. Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) resmi, Vinotek juga menyediakan fitur yang membantu meningkatkan keamanan proses penandatanganan, seperti:

• Integritas dokumen melalui kriptografi, hashing, dan autentikasi identitas.
• Time-stamping dan audit trail otomatis untuk mencatat aktivitas penandatanganan.
• Alur persetujuan berlapis sesuai kebijakan internal perusahaan.
• Integrasi API dengan ERP, HRIS, dan sistem lainnya.
• Infrastruktur fleksibel dengan opsi cloud maupun on-premise.
• Keamanan berstandar internasional untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data.

Dengan Vinotek, perusahaan bisa membangun proses penandatanganan yang lebih aman, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!

Baca Juga: Cara Membedakan Tanda Tangan Asli dan Palsu pada Dokumen

FAQ Seputar Pasal Pemalsuan Tanda Tangan

1. Apa pasal pemalsuan tanda tangan yang berlaku di Indonesia?

Pemalsuan tanda tangan dapat berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila memenuhi unsur yang ditentukan.

2. Berapa hukuman pemalsuan tanda tangan?

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

3. Apakah menggunakan dokumen dengan tanda tangan palsu juga dapat dipidana?

Ya, penggunaan surat yang dipalsukan seolah-olah benar juga dapat dikenai ketentuan pidana apabila memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 391.

4. Bagaimana cara melaporkan pemalsuan tanda tangan?

Dugaan pemalsuan dapat dilaporkan kepada kepolisian dengan membawa dokumen yang diduga palsu dan bukti pendukung lainnya.

5. Apakah tanda tangan digital dapat membantu mencegah pemalsuan?

Ya. Tanda tangan digital dapat membantu meningkatkan keamanan melalui autentikasi identitas, perlindungan integritas dokumen, time-stamping, dan audit trail.