Teknologi penyadapan memiliki peran dalam mendukung proses penegakan hukum. Salah satu sistem yang digunakan untuk mengelola proses tersebut adalah Lawful Interception Management System (LIMS). Namun, sistem ini berisiko disalahgunakan apabila mekanisme pengamanan dan pengawasannya tidak berjalan dengan baik.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menjadi perhatian publik pada November 2026 lantas memunculkan pertanyaan mengenai keamanan sistem intersepsi. Bagaimana sistem yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum justru berpotensi menjadi sarana penyadapan tanpa otorisasi?

Pakar telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menjelaskan bahwa penyalahgunaan LIMS dapat terjadi ketika mekanisme verifikasi dan kontrol akses tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Secara teknis, hal tersebut dapat terjadi apabila mekanisme verifikasi dan kontrol akses dalam sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Heru, dikutip dari detikINET, Rabu (4/11/2026).

Apa Itu LIMS dan Bagaimana Sistem Ini Bekerja?

Lawful Interception Management System (LIMS) merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses intersepsi komunikasi dalam konteks penegakan hukum. Sistem ini berkaitan dengan pelaksanaan penyadapan yang harus mengikuti dasar hukum, otorisasi, dan prosedur teknis yang berlaku.

Dalam penggunaannya, LIMS tidak seharusnya memberikan kebebasan kepada setiap pengguna untuk menyadap nomor telepon sesuka hati. Terdapat persyaratan dan mekanisme pengendalian yang perlu dipenuhi sebelum intersepsi dapat dilaksanakan.

Secara umum, aspek penting dalam pengelolaan sistem intersepsi meliputi:

• Permintaan resmi: tindakan penyadapan harus memiliki permintaan dan dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
• Otorisasi: pejabat yang berwenang perlu memberikan persetujuan sesuai prosedur.
• Validasi target: identitas atau nomor telepon yang menjadi target harus sesuai dengan permintaan yang telah disetujui.
• Aktivasi teknis: pelaksanaan intersepsi harus mengikuti prosedur dan batasan yang telah ditetapkan.
• Pengawasan: aktivitas sistem perlu dapat dipantau dan ditelusuri untuk memastikan kepatuhan terhadap kewenangan yang diberikan.

Dengan mekanisme tersebut, penggunaan LIMS semestinya tetap berada dalam batas tujuan yang sah. Persoalan muncul ketika salah satu tahapan pengendalian tidak berjalan sebagaimana mestinya atau sengaja dilewati.

Mengapa LIMS Berisiko Menjadi Celah Penyadapan Ilegal?

Menurut Heru Sutadi, penyalahgunaan LIMS dapat terjadi apabila mekanisme verifikasi dan kontrol akses tidak berfungsi dengan baik. Dalam kondisi tersebut, pihak yang memiliki kewenangan teknis berpotensi memanfaatkan aksesnya untuk melakukan tindakan di luar prosedur yang seharusnya.

Salah satu risiko yang disoroti adalah penyalahgunaan akun berwenang. Apabila hak akses tidak dibatasi dan diawasi secara memadai, pengguna dapat memiliki peluang untuk menjalankan tindakan yang seharusnya memerlukan pemeriksaan atau persetujuan tambahan.

Selain itu, lemahnya pemisahan fungsi juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan. Apabila proses pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan tidak dikendalikan secara terpisah, mekanisme pemeriksaan internal berpotensi kehilangan efektivitasnya.

Beberapa celah yang perlu diwaspadai dalam pengelolaan sistem intersepsi, antara lain:

• Penyalahgunaan hak akses: pengguna memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan di luar tugasnya.
• Persetujuan yang tidak memadai: proses otorisasi tidak dijalankan sesuai prosedur atau tidak melibatkan pihak yang semestinya.
• Verifikasi target yang lemah: nomor telepon atau identitas target tidak diperiksa secara memadai sebelum proses dilanjutkan.
• Pengawasan yang tidak efektif: aktivitas pengguna tidak tercatat atau tidak ditinjau secara memadai sehingga penyimpangan lebih sulit diketahui.
• Penyalahgunaan kewenangan: pihak yang memiliki akses teknis menggunakan sistem untuk tujuan yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Heru menegaskan bahwa penyebab dalam kasus tertentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan gambaran risiko tersebut. Pemeriksaan forensik dan audit sistem diperlukan untuk mengetahui apakah benar terjadi penyalahgunaan, bagaimana mekanismenya, dan kontrol apa yang tidak berfungsi.

Apakah Nomor HP Bisa Disadap Tanpa Otorisasi?

Dalam prosedur yang semestinya, nomor telepon tidak boleh dijadikan target penyadapan tanpa dasar hukum dan otorisasi yang sesuai. Heru Sutadi menjelaskan bahwa proses tersebut harus didahului permintaan resmi, persetujuan pejabat berwenang, serta aktivasi teknis sesuai prosedur.

Namun, risiko penyalahgunaan muncul ketika pihak yang memiliki akses justru melewati tahapan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, mekanisme teknis berpotensi dijalankan tanpa pemeriksaan yang semestinya terhadap alasan dan legalitas permintaan.

Untuk memahami risikonya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Akses teknis tidak sama dengan kewenangan hukum. Kemampuan mengoperasikan sistem tidak otomatis memberikan hak untuk melakukan penyadapan.
• Nomor telepon tidak boleh diproses tanpa dasar yang sah. Prosedur harus memastikan bahwa target sesuai dengan permintaan yang memiliki dasar hukum dan otorisasi.
• Batas waktu dan ruang lingkup harus dikendalikan. Intersepsi tidak semestinya berlangsung di luar batas yang diperbolehkan.
• Setiap tindakan perlu dapat dipertanggungjawabkan. Catatan aktivitas dan dokumentasi persetujuan membantu proses pengawasan serta investigasi.

Perlu dipahami bahwa informasi mengenai dugaan penyalahgunaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bagaimana sistem dioperasikan dalam kasus yang sedang diperiksa. Kesimpulan mengenai mekanisme dan pihak yang bertanggung jawab memerlukan hasil penyelidikan yang dapat diverifikasi.

Cara Mencegah Penyalahgunaan Akses pada Sistem Digital

Risiko penyalahgunaan LIMS memberikan gambaran lebih luas mengenai pentingnya pengelolaan akses pada sistem digital yang menangani informasi sensitif. Prinsip yang sama juga relevan bagi perusahaan dan organisasi yang menggunakan sistem untuk menyimpan dokumen, mengelola data pelanggan, atau menjalankan proses bisnis.

Pengamanan perlu dirancang agar pengguna hanya dapat melakukan tindakan sesuai peran dan kewenangannya. Selain itu, aktivitas penting harus dapat ditelusuri sehingga organisasi memiliki dasar untuk memeriksa tindakan yang mencurigakan.

Beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk memperkuat pengendalian akses digital adalah:

• Menerapkan autentikasi multifaktor (MFA). Lapisan autentikasi tambahan dapat membantu mengurangi risiko akses tidak sah akibat pencurian kata sandi.
• Menggunakan prinsip hak akses minimum. Pengguna hanya diberikan izin yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya.
• Menerapkan persetujuan berlapis. Tindakan sensitif perlu melalui proses persetujuan sesuai tingkat risiko dan kewenangan.
• Menyimpan audit trail. Catatan aktivitas perlu mencakup informasi yang memadai untuk menelusuri tindakan pengguna dan perubahan pada sistem.
• Melakukan audit secara berkala. Pemeriksaan membantu mengidentifikasi kelemahan kontrol akses, konfigurasi, dan kepatuhan terhadap prosedur.
• Menyiapkan prosedur respons insiden. Organisasi perlu memiliki langkah untuk mengamankan bukti, menyelidiki kejadian, dan memperbaiki kelemahan yang ditemukan.

Penerapan langkah tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem dan tingkat risikonya. Untuk sistem yang menangani data sangat sensitif, kontrol akses dan mekanisme pengawasan perlu dirancang lebih ketat.