Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat upaya integrasi data antarkementerian dan lembaga melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI). Langkah ini dilakukan untuk memastikan informasi yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali oleh instansi pemerintah yang membutuhkan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa keterhubungan sistem elektronik pemerintah menjadi salah satu fokus utama Komdigi dalam mendukung kebijakan tersebut. Melalui integrasi data, masyarakat diharapkan tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen atau informasi yang sebenarnya sudah tersedia di instansi pemerintah.

Upaya ini juga bertujuan mengurangi beban administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur digital, menyelaraskan standar pertukaran data, serta memastikan keamanan informasi yang dikelola setiap instansi.

Komdigi Perkuat Integrasi Data Antarkementerian dan Lembaga

Implementasi UU Satu Data Indonesia menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun tata kelola data yang lebih terintegrasi. Kebijakan ini mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk mengelola serta memanfaatkan data berdasarkan standar yang sama sehingga informasi dapat dipertukarkan dengan lebih mudah.

Dalam hal ini, Komdigi memiliki peran utama dalam memastikan sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung. Meutya Hafid menjelaskan bahwa data yang telah tersedia dan terverifikasi perlu dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi lain yang membutuhkan.

Selama ini, masyarakat kerap harus menyerahkan informasi atau dokumen yang sama ketika mengakses layanan dari instansi berbeda. Melalui integrasi data, proses tersebut diharapkan dapat dikurangi sehingga pelayanan publik menjadi lebih praktis.

Beberapa manfaat yang ingin dicapai melalui integrasi data pemerintah, antara lain:

• Mengurangi pengulangan administrasi: Masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen atau informasi yang sudah tersedia di instansi pemerintah.
• Mempercepat pelayanan publik: Instansi dapat memanfaatkan data yang telah terverifikasi untuk mendukung proses pelayanan.
• Meningkatkan efisiensi kerja: Pertukaran informasi antarlembaga dapat dilakukan melalui sistem yang saling terhubung.
• Mendukung pengambilan keputusan: Data yang lebih konsisten dan mudah dimanfaatkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan secara lebih tepat.

Dengan demikian, integrasi data tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Interoperabilitas Jadi Fondasi Pertukaran Data Pemerintah

Untuk mewujudkan integrasi data antarkementerian dan lembaga, Komdigi mendorong penerapan interoperabilitas. Istilah ini merujuk pada kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar data berdasarkan standar yang telah disepakati.

Interoperabilitas memungkinkan informasi dari satu instansi digunakan oleh instansi lain tanpa harus memindahkan seluruh basis data ke satu sistem terpusat. Namun, proses tersebut membutuhkan keseragaman standar agar setiap sistem dapat memahami dan mengolah informasi yang dipertukarkan.

Menurut Meutya, kesamaan standar menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan keterhubungan sistem pemerintah. Tanpa standardisasi, pertukaran data berisiko mengalami kendala karena setiap instansi dapat menggunakan definisi, format, dan mekanisme pengelolaan yang berbeda.

Beberapa aspek yang perlu disiapkan untuk mendukung interoperabilitas meliputi:

• Kesamaan definisi data: Memastikan setiap instansi memiliki pemahaman yang konsisten terhadap informasi yang dikelola.
• Standardisasi metadata: Menyamakan informasi mengenai struktur dan karakteristik data agar dapat dikenali oleh sistem lain.
• Penggunaan kode referensi: Memudahkan pencocokan dan pertukaran informasi dari berbagai sumber.
• Pengaturan hak akses: Memastikan data hanya dapat dimanfaatkan oleh instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.
• Keterlacakan penggunaan data: Memungkinkan setiap aktivitas pemanfaatan informasi ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Melalui standardisasi tersebut, sistem elektronik pemerintah diharapkan dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Hal ini menjadi dasar agar integrasi data dapat berjalan secara konsisten dan sesuai ketentuan.

SPLP, PDN, dan JIP Jadi Infrastruktur Pendukung

Selain menyelaraskan standar pertukaran informasi, Komdigi juga menyiapkan infrastruktur digital untuk mendukung keterhubungan sistem elektronik pemerintah. Infrastruktur ini diperlukan agar proses komunikasi dan pertukaran data antarkementerian serta lembaga dapat berlangsung secara terintegrasi.

Salah satu infrastruktur yang dikembangkan adalah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini didukung oleh Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai fondasi konektivitas digital pemerintah.

Ketiga infrastruktur tersebut memiliki fungsi yang saling mendukung, yaitu:

• Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP): Mendukung keterhubungan layanan dan pertukaran data antarsistem elektronik pemerintah.
• Pusat Data Nasional (PDN): Menyediakan infrastruktur pusat data untuk mendukung penyimpanan dan pengelolaan data pemerintah.
• Jaringan Intra Pemerintah (JIP): Mendukung konektivitas komunikasi data antarsistem dan instansi pemerintah.

Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pemerintahan digital. Namun, kesiapan teknologi tetap perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas agar setiap instansi memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya dalam mengelola informasi.

Karena itu, implementasi UU Satu Data Indonesia juga perlu berjalan selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya.

Komdigi Pastikan Integrasi Data Tetap Memperhatikan Keamanan

Keterhubungan sistem elektronik pemerintah perlu diimbangi dengan perlindungan data dan privasi masyarakat. Semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin penting pula pengaturan mengenai pihak yang dapat mengakses informasi dan tujuan penggunaannya.

Meutya Hafid menegaskan bahwa integrasi data tidak berarti seluruh informasi masyarakat dapat diakses secara bebas oleh setiap instansi. Pemerintah tetap perlu memastikan pemanfaatan data dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan data meliputi:

• Pengaturan hak akses: Membatasi akses informasi hanya kepada pihak yang memiliki kewenangan.
• Pembatasan tujuan penggunaan: Memastikan data digunakan sesuai tujuan yang sah dan telah ditentukan.
• Pengamanan infrastruktur: Melindungi sistem elektronik dari risiko akses tidak sah dan gangguan keamanan.
• Pengawasan tata kelola data: Memastikan proses pengelolaan dan pertukaran informasi berjalan sesuai ketentuan.
• Penetapan tanggung jawab: Memperjelas peran setiap instansi sebagai pengendali atau prosesor data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, UU Satu Data Indonesia tetap menerapkan prinsip data remains at source. Artinya, setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab terhadap kualitas, validitas, serta pemutakhiran data yang dikelolanya masing-masing.

Dengan prinsip tersebut, integrasi dilakukan melalui kemampuan sistem untuk saling berkomunikasi dan memanfaatkan informasi, bukan dengan memusatkan seluruh basis data pada satu instansi. Pendekatan ini juga membantu menjaga tanggung jawab pengelolaan data tetap berada pada instansi asal.