Pemerintah mengatur pembentukan Dana Cadangan Pesangon (DCP) melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kebijakan ini mewajibkan perusahaan mempersiapkan dana untuk memenuhi hak pesangon pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengelolaannya nantinya dilakukan secara terpusat oleh lembaga pemerintah.
Ketentuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang akan mengelola dana pesangon. Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara sempat dikaitkan dengan kebijakan ini. Namun, Danantara dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum ada penunjukan resmi dari pemerintah mengenai lembaga pengelola DCP.
Apa Itu Dana Cadangan Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan?
Dana Cadangan Pesangon merupakan dana yang disiapkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa skema DCP berbeda dari pengelolaan dana pesangon melalui Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
Melalui ketentuan baru ini, perusahaan perlu memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal hubungan kerja dengan pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dana tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.
Dengan demikian, pengelolaan dana pesangon tidak lagi dilakukan melalui mekanisme masing-masing perusahaan, tetapi mengikuti sistem terpusat yang ditetapkan pemerintah.
Benarkah Danantara Ditunjuk sebagai Pengelola Dana Pesangon?
Isu penunjukan Danantara sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon muncul setelah pemerintah mengatur kewajiban pengelolaan dana secara terpusat. Informasi yang beredar bahkan menyebutkan bahwa perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon kepada lembaga tersebut.
Menanggapi kabar tersebut, Tim Komunikasi Danantara Indonesia menegaskan bahwa pihaknya belum pernah menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola DCP. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Minggu (15/11/2026).
Danantara menyatakan menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak pekerja. Namun, lembaga tersebut membantah informasi yang menyebutkan bahwa mereka telah ditetapkan sebagai pengelola dana pesangon.
Kemnaker juga memberikan penjelasan serupa. Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah dalam keterangan resminya, dikutip dari CNN Indonesia.
Artinya, perusahaan belum dapat menyimpulkan bahwa Danantara akan menjadi tempat penyetoran dana pesangon. Penetapan lembaga pengelola masih menunggu aturan pelaksanaan dari pemerintah.
Mengapa Pemerintah Membentuk Dana Cadangan Pesangon?
Pembentukan DCP dilatarbelakangi oleh persoalan perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon ketika mengalami kesulitan keuangan, kebangkrutan, atau kepailitan.
Indah Anggoro Putri mencontohkan kasus perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah yang mengalami kepailitan pada awal 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan hampir 11.000 pekerja tidak mendapatkan pesangon.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa hak pekerja berisiko tidak terpenuhi ketika perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan keuangan untuk membayar kewajibannya. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya mekanisme pencadangan dana agar pembayaran pesangon dapat dipersiapkan sejak awal.
Melalui DCP, pemerintah ingin memastikan ketersediaan dana pesangon sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak pekerja ketika terjadi PHK. Pengelolaan secara terpusat diharapkan dapat mengurangi risiko perusahaan mengingkari kewajiban pembayaran pesangon.
Mekanisme Pengelolaan Dana Pesangon Masih Menunggu PP
Meskipun pembentukan DCP telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, pelaksanaannya masih membutuhkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan.
Kemnaker menjelaskan bahwa sejumlah aspek teknis belum ditetapkan secara final. Hal ini mencakup mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban dana.
Selain itu, pemerintah belum memastikan nasib dana pesangon yang sudah terhimpun melalui Dapen atau DPLK sebelum undang-undang tersebut diterbitkan. Dana tersebut berpotensi tetap dikelola melalui mekanisme sebelumnya atau dialihkan kepada lembaga pengelola DCP, bergantung pada ketentuan teknis yang nantinya ditetapkan.
Penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses ini bertujuan memastikan kebijakan yang disusun mempertimbangkan perlindungan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
Apa yang Perlu Dipersiapkan Perusahaan?
Kemnaker sendiri memberikan masa transisi selama satu tahun bagi perusahaan untuk menyesuaikan pengelolaan dana pesangon. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan penerapan ketentuan tersebut.
Indah Anggoro Putri meminta perusahaan mulai membenahi administrasi dan memperhitungkan kemampuan keuangan untuk memenuhi kewajiban pesangon. Persiapan ini penting agar perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan internal ketika aturan teknis telah ditetapkan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan, antara lain:
- Memperbarui data pekerja: Memastikan jumlah pekerja, status hubungan kerja, dan masa kerja tercatat dengan benar.
- Menghitung kewajiban pesangon: Memperkirakan kebutuhan dana berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Mengevaluasi kemampuan keuangan: Menyiapkan perencanaan keuangan untuk memenuhi kewajiban pesangon dalam jangka panjang.
- Meninjau pengelolaan dana sebelumnya: Memeriksa pencadangan dana yang sudah dilakukan melalui Dapen atau DPLK.
- Merapikan dokumen ketenagakerjaan: Memastikan perjanjian kerja dan dokumen administrasi lainnya tersimpan secara terstruktur.
Selain pencadangan dana, perusahaan juga dapat mulai mengoptimalkan administrasi melalui digitalisasi dokumen. Salah satu caranya adalah menggunakan tanda tangan digital untuk mempercepat proses penandatanganan perjanjian kerja, dokumen internal, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya.
Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin menyederhanakan proses penandatanganan dokumen secara digital. ViTEK merupakan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi yang dapat digunakan untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah menurut hukum sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.
ViTEK dilengkapi berbagai fitur untuk mendukung kebutuhan administrasi perusahaan, antara lain:
- Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa membuka file satu per satu.
- Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
- Audit Trail & Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, pengguna, dan lokasi aktivitas.
- Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses sesuai kebutuhan perusahaan.
- Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal seperti ERP, CRM, dan HRIS dengan modul tanda tangan digital ViTEK.
- Instalasi On-Premise: Memberikan pilihan instalasi agar perusahaan memiliki kontrol penuh atas data internal.
Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!
FAQ Seputar Dana Cadangan Pesangon
1. Apakah Danantara ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon?
Tidak. Danantara telah menegaskan bahwa pihaknya belum menerima penugasan maupun penunjukan dari pemerintah. Kemnaker juga menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola DCP.
2. Apa dasar hukum pembentukan Dana Cadangan Pesangon?
Pembentukan Dana Cadangan Pesangon diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
3. Kapan Dana Cadangan Pesangon mulai diterapkan?
Kemnaker memberikan masa transisi selama satu tahun. Perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan penerapan ketentuan tersebut.
4. Apakah perusahaan wajib menyetorkan dana pesangon ke Danantara?
Belum ada ketentuan yang menetapkan Danantara sebagai penerima setoran dana pesangon. Mekanisme penyetoran dan lembaga pengelolanya masih menunggu aturan pelaksanaan.
5. Apa yang perlu dipersiapkan perusahaan sebelum penerapan DCP?
Perusahaan perlu memperbarui data pekerja, menghitung kewajiban pesangon, mengevaluasi kemampuan keuangan, serta meninjau pengelolaan dana yang sudah berjalan. Perusahaan juga dapat mulai merapikan administrasi dan mendigitalisasi pengelolaan dokumen ketenagakerjaan.




Tinggalkan Balasan