Pemerintah menetapkan aturan baru terkait pelaksanaan cuti bersama bagi pekerja atau buruh di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan yang menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan karyawan.

Ketentuan ini menjadi perubahan penting dalam pengelolaan hak cuti pekerja. Sebelumnya, pelaksanaan cuti bersama di sejumlah perusahaan dapat diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan karyawan. Namun, melalui aturan terbaru, kedua jenis cuti tersebut memiliki ketentuan yang perlu dibedakan.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026. Dengan demikian, perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal agar pelaksanaan cuti bersama tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan Cuti Bersama Tidak Boleh Memotong Cuti Tahunan

Ketentuan mengenai cuti bersama tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.

Artinya, perusahaan tidak dapat mengambil jatah cuti tahunan karyawan untuk menggantikan pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja dalam menggunakan hak istirahat yang telah diperoleh.

Selain itu, Pasal 118 juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan meliputi:

• Kewajiban memberikan cuti: Pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh.
• Hak cuti tahunan: Pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.
• Masa kerja: Hak cuti tahunan diberikan setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.
• Cuti bersama: Pelaksanaannya tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan apabila ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dengan ketentuan ini, perusahaan perlu memastikan pengelolaan cuti karyawan dilakukan secara tepat, termasuk dalam pencatatan dan administrasi hak cuti.

Jadwal Cuti Bersama Tahun 2027

Pemerintah telah menetapkan jadwal hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2027. Berdasarkan ketetapan tersebut, terdapat 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Pelaksanaan cuti bersama tersebut tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja sesuai dengan ketentuan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.

Berikut jadwal cuti bersama tahun 2027:

• 5 Februari 2027 (Jumat): Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili.
• 9 Maret 2027 (Selasa): Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
• 12 Maret 2027 (Jumat): Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
• 15 Maret 2027 (Senin): Cuti bersama Idulfitri 1448 Hijriah.
• 25 Maret 2027 (Kamis): Wafat Yesus Kristus.
• 18 Mei 2027 (Selasa): Iduladha 1448 Hijriah.
• 19 Mei 2027 (Rabu): Hari Raya Waisak 2571 BE.
• 24 Desember 2027 (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus.

Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menyusun kalender kerja, mengatur jadwal operasional, serta merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sepanjang tahun.

Hal yang Perlu Diperhatikan Perusahaan dalam Mengelola Cuti Karyawan

Perubahan aturan cuti bersama membuat perusahaan perlu mengevaluasi kembali kebijakan ketenagakerjaan internal. Pengelolaan cuti tidak hanya berkaitan dengan jadwal libur, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak pekerja dan ketepatan administrasi perusahaan.

Jika sistem pencatatan cuti masih menggabungkan cuti tahunan dan cuti bersama, perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan hak karyawan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan, antara lain:

• Memperbarui kebijakan cuti: Menyesuaikan peraturan perusahaan dan prosedur internal dengan ketentuan terbaru.
• Memisahkan pencatatan cuti: Memastikan cuti bersama dan cuti tahunan tercatat sesuai kategori masing-masing.
• Memperbarui sistem HR: Menyesuaikan aplikasi atau sistem administrasi kepegawaian agar perhitungan saldo cuti tetap akurat.
• Melakukan sosialisasi: Menyampaikan perubahan kebijakan kepada karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
• Mengevaluasi administrasi ketenagakerjaan: Memastikan seluruh proses pengajuan, persetujuan, dan pencatatan cuti berjalan sesuai aturan.

Perubahan regulasi ketenagakerjaan ini menuntut perusahaan untuk semakin cermat dalam mengelola dokumen dan administrasi karyawan. Pemanfaatan teknologi digital pun dapat membantu perusahaan menyederhanakan proses administrasi tersebut.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi. ViTEK dapat digunakan untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal yang sah secara hukum sesuai dengan UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

ViTEK menyediakan berbagai fitur untuk mendukung kebutuhan penandatanganan dan pengelolaan dokumen digital perusahaan, antara lain:

• Variasi Bentuk Tanda Tangan: Membuat tanda tangan digital sesuai kebutuhan, mulai dari gambar, QR Code, hingga pembubuhan paraf.
• Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa perlu membuka setiap file satu per satu.
• Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
• Audit Trail: Memantau aktivitas dokumen secara otomatis dan real-time, termasuk waktu, identitas pengguna, serta lokasi geografis.
• Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses secara fleksibel sesuai peran masing-masing.
• Integrasi API: Menghubungkan sistem internal perusahaan, seperti ERP, CRM, dan HRIS, dengan modul tanda tangan digital ViTEK.
• Instalasi On-Premise: Memberikan opsi instalasi mandiri agar perusahaan memiliki kontrol penuh atas data internal.
• Post Quantum Cryptography (PQC): Menggunakan teknologi enkripsi generasi berikutnya untuk memperkuat perlindungan terhadap ancaman peretasan komputasi kuantum.

Dengan berbagai fitur tersebut, perusahaan dapat mempercepat proses persetujuan dokumen, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menjaga keamanan dokumen digital. Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

FAQ Seputar Aturan Terbaru Cuti Bersama

1. Apakah cuti bersama 2027 memotong jatah cuti tahunan?

Tidak. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

2. Berapa jatah cuti tahunan karyawan menurut UU terbaru?

Pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

3. Kapan aturan baru cuti bersama mulai berlaku?

Aturan tersebut mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

4. Apakah perusahaan wajib mengikuti aturan cuti bersama terbaru?

Ya. Perusahaan yang menerapkan cuti bersama berdasarkan ketetapan pemerintah pusat wajib memastikan pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan karyawan.

5. Apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan aturan cuti terbaru?

Perusahaan perlu memperbarui kebijakan cuti, memisahkan pencatatan cuti tahunan dan cuti bersama, serta menyesuaikan sistem administrasi HR agar pengelolaan hak karyawan tetap akurat.