Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Salah satu aspek yang diatur dalam regulasi ini adalah ketentuan kerja lembur, mulai dari persetujuan pekerja, batas maksimal waktu lembur, hingga kewajiban perusahaan membayarkan upah tambahan.

Aturan ini perlu diperhatikan perusahaan, terutama bagian Human Resources (HR) dan pengelola penggajian. Perusahaan tidak hanya perlu memastikan pelaksanaan lembur sesuai prosedur, tetapi juga wajib menghitung dan membayarkan kompensasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 116, 117, dan 125. Lantas, bagaimana aturan lembur terbaru dan cara menghitung upah lembur karyawan?

Aturan Lembur Terbaru Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1), perusahaan yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja normal wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Dalam penjelasan pasal tersebut, pelaksanaan lembur sebisa mungkin perlu dihindari karena pekerja membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh. Namun, lembur dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat dihindari.

Sebelum meminta karyawan bekerja lembur, perusahaan wajib memenuhi ketentuan berikut:

• Persetujuan pekerja: Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari karyawan yang bersangkutan.
• Perintah lembur: Instruksi lembur harus diberikan secara tertulis dan/atau melalui media digital.
• Batas waktu lembur: Maksimal 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Ketentuan batas waktu tersebut memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan upah lembur akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Cara Menghitung Upah Lembur pada Hari Kerja Biasa

Berdasarkan Pasal 116 ayat (2), perusahaan wajib membayarkan upah tambahan kepada karyawan yang bekerja melebihi waktu kerja normal. Perhitungan upah lembur pada hari kerja biasa menggunakan dua ketentuan tarif, yaitu 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali upah sejam untuk setiap jam berikutnya.

Sementara itu, upah sejam dihitung berdasarkan jumlah upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi dengan angka 173.

Berikut formula perhitungannya:

Upah sejam = (Upah pokok + Tunjangan tetap) ÷ 173

Sebagai contoh, seorang karyawan memiliki upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp5.000.000 per bulan. Perhitungan upah lemburnya adalah sebagai berikut.

Tahap 1: Menghitung upah per jam

Rp5.000.000 ÷ 173 = Rp28.902

Tahap 2: Menghitung upah lembur selama 4 jam

• Jam pertama: 1,5 × Rp28.902 = Rp43.353.
• Jam kedua: 2 × Rp28.902 = Rp57.804.
• Jam ketiga: 2 × Rp28.902 = Rp57.804.
• Jam keempat: 2 × Rp28.902 = Rp57.804.

Dengan demikian, total upah lembur yang diterima karyawan tersebut selama 4 jam adalah sekitar Rp216.765.

Perusahaan perlu memastikan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan sudah sesuai agar pembayaran kompensasi tidak mengalami kesalahan.

Perhitungan Upah Lembur pada Hari Libur dan Istirahat Mingguan

Selain pada hari kerja biasa, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi sesuai ketentuan. Berdasarkan Pasal 125, pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Namun, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan apabila jenis dan sifat pekerjaannya harus dijalankan secara terus-menerus atau berdasarkan kesepakatan dalam keadaan lain.

Apabila karyawan bekerja pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi, perusahaan wajib membayarkan upah lembur dengan perhitungan yang berbeda berdasarkan sistem hari kerja.

a. Perusahaan dengan sistem 6 hari kerja

Untuk perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja dan 40 jam kerja dalam seminggu, perhitungan upah lemburnya adalah:

• Jam pertama sampai ketujuh: 2 kali upah sejam.
• Jam kedelapan: 3 kali upah sejam.
• Jam kesembilan sampai kesebelas: 4 kali upah sejam.

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, ketentuannya menjadi jam pertama sampai kelima dibayar 2 kali upah sejam, jam keenam 3 kali upah sejam, serta jam ketujuh sampai kesembilan 4 kali upah sejam.

b. Perusahaan dengan sistem 5 hari kerja

Untuk perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja dan 40 jam kerja dalam seminggu, perhitungannya adalah:

• Jam pertama sampai kedelapan: 2 kali upah sejam.
• Jam kesembilan: 3 kali upah sejam.
• Jam kesepuluh sampai kedua belas: 4 kali upah sejam.

Perbedaan tersebut membuat perusahaan perlu memastikan sistem hari kerja karyawan sebelum menghitung kompensasi. Dengan begitu, pembayaran upah lembur dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Aturan Lembur

Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan lembur dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UU Nomor 27 Tahun 2026. Ketentuan ini berlaku apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan persetujuan pekerja, perintah lembur tertulis atau digital, maupun batas waktu lembur.

Adapun sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

• Peringatan tertulis.
• Denda administratif.
• Pembatasan kegiatan usaha.
• Pencabutan perizinan berusaha.

Selain itu, perusahaan juga wajib memperhatikan pembayaran upah lembur. Pasal 281 mengatur bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja tetapi tidak membayarkan upah lembur dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak kategori II. Apabila pelanggaran dilakukan oleh korporasi, berlaku denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan lembur tidak hanya berkaitan dengan pengaturan jam kerja, tetapi juga pemenuhan hak finansial pekerja.

Hal yang Perlu Diperhatikan HR dalam Mengelola Administrasi Lembur

Pemberlakuan UU Nomor 27 Tahun 2026 membuat perusahaan perlu memastikan proses administrasi lembur berjalan secara tertib. Setiap pelaksanaan lembur berkaitan dengan persetujuan karyawan, pencatatan waktu kerja, hingga perhitungan upah tambahan.

Bagian HR dan pengelola penggajian perlu memastikan setiap tahapan terdokumentasi dengan baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Mendokumentasikan persetujuan lembur: Menyimpan bukti persetujuan karyawan sebelum pelaksanaan lembur.
• Membuat perintah lembur secara tertulis: Memastikan instruksi disampaikan melalui dokumen tertulis atau media digital.
• Mencatat durasi lembur: Memastikan waktu mulai dan selesai lembur tercatat secara akurat.
• Memeriksa perhitungan upah: Menyesuaikan tarif dengan hari kerja biasa, hari istirahat mingguan, atau hari libur resmi.
• Menyimpan bukti pembayaran: Mendokumentasikan pembayaran upah lembur sebagai bagian dari administrasi penggajian.

Untuk mempermudah pengelolaan dokumen tersebut, perusahaan bisa memanfaatkan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, solusi tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi. ViTEK dapat digunakan untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah secara hukum sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.

ViTEK dilengkapi sejumlah fitur yang mendukung kebutuhan administrasi HR, di antaranya:

• Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
• Audit Trail & Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis dan real-time, termasuk timestamp, pihak yang melakukan aktivitas, serta lokasi geografis.
• Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna dan hak akses sesuai kebutuhan perusahaan.
• Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa perlu membuka file satu per satu.
• Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal seperti ERP, CRM, dan HRIS dengan modul tanda tangan digital ViTEK.
• Instalasi On-Premise: Menyediakan opsi instalasi di server perusahaan agar organisasi memiliki kontrol penuh atas data internal.

Dengan memanfaatkan ViTEK, perusahaan dapat menyederhanakan proses persetujuan dokumen, meningkatkan keterlacakan administrasi, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

FAQ Seputar Aturan Lembur Terbaru

1. Berapa batas maksimal jam lembur karyawan menurut UU Nomor 27 Tahun 2026?

Maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu, kecuali untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

2. Apakah karyawan wajib menyetujui permintaan lembur?

Ya. Perusahaan wajib mendapatkan persetujuan pekerja dan memberikan perintah lembur secara tertulis dan/atau melalui media digital.

3. Berapa upah lembur per jam pada hari kerja biasa?

Jam pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam, sedangkan setiap jam berikutnya sebesar 2 kali upah sejam.

4. Bagaimana cara menghitung upah lembur karyawan?

Upah sejam dihitung dengan membagi upah pokok dan tunjangan tetap dengan 173. Hasilnya dikalikan tarif lembur sesuai jumlah jam kerja tambahan.

5. Apakah upah lembur pada hari libur berbeda dengan hari kerja biasa?

Ya. Perhitungan upah lembur pada hari libur resmi dan istirahat mingguan berbeda berdasarkan sistem kerja perusahaan, yaitu 5 atau 6 hari kerja dalam seminggu.