BPJS Kesehatan merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta dapat mengakses pemeriksaan medis, pengobatan, hingga perawatan di rumah sakit berdasarkan kebutuhan medis dan prosedur JKN.

Namun, masih banyak peserta yang belum memahami aturan rujukan, ketentuan berobat langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan perubahan sistem rawat inap melalui Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Memahami ketentuan tersebut penting agar proses pengobatan tidak terkendala masalah administrasi.

Lantas, bagaimana aturan terbaru BPJS Kesehatan terkait rujukan, IGD, dan KRIS? Berikut penjelasannya.

Aturan Rujukan BPJS Kesehatan: Bagaimana Prosedurnya?

BPJS Kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis dan kemampuan fasilitas kesehatan. Dalam kondisi umum, peserta perlu memulai pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdaftar, seperti puskesmas, klinik pratama, atau dokter praktik perorangan.

Jika kondisi pasien membutuhkan pemeriksaan spesialis atau tindakan yang tidak tersedia di FKTP, dokter dapat memberikan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), seperti rumah sakit.

Beberapa ketentuan yang perlu dipahami meliputi:

• Pemeriksaan awal: Peserta mendatangi FKTP terdaftar untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan awal.
• Rujukan lanjutan: Rujukan diberikan berdasarkan indikasi medis apabila pasien membutuhkan pelayanan yang tidak dapat ditangani di FKTP.
• Pengecualian rujukan: Kondisi gawat darurat dapat langsung ditangani di IGD tanpa surat rujukan, sesuai ketentuan JKN.

Selain memahami prosedur rujukan, fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) juga perlu memastikan pengelolaan dokumen medis berjalan efisien dan aman. Untuk mempermudah proses ini, Vinotek mendukung digitalisasi administrasi melalui Virtual Teken (ViTEK).

Virtual Teken (ViTEK) menyediakan solusi tanda tangan digital tersertifikasi untuk mendukung penandatanganan dokumen kesehatan, seperti resep, surat rujukan, rekam medis, dan persetujuan tindakan medis, yang sah secara hukum sesuai UU ITE dan PP 71/2019.

Penggunaannya bisa membantu memverifikasi identitas penanda tangan serta menjaga integritas dokumen elektronik sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Butuh informasi lebih lanjut mengenai produk ini? Hubungi Vinotek melalui  WhatsApp 0822 4968 6626 atau email solution@vinotek.id.

Apakah BPJS Kesehatan Bisa Digunakan Langsung di IGD Tanpa Rujukan?

Dalam kondisi gawat darurat, peserta BPJS Kesehatan dapat langsung menuju IGD rumah sakit tanpa harus membawa surat rujukan dari FKTP. Pengecualian ini bertujuan agar pasien yang membutuhkan pertolongan segera tidak terhambat prosedur administrasi.

Namun, tidak semua keluhan yang terasa mendesak otomatis dikategorikan sebagai kondisi gawat darurat. Penetapannya dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan kondisi klinis dan kriteria yang berlaku.

Beberapa kondisi yang dapat memerlukan penanganan darurat, antara lain:

• Sesak napas berat atau gangguan pernapasan yang mengancam nyawa.
• Penurunan kesadaran secara mendadak.
• Gejala stroke yang muncul tiba-tiba.
• Perdarahan hebat yang sulit dihentikan.
• Nyeri dada berat yang dicurigai berkaitan dengan kondisi jantung serius.
• Cedera berat akibat kecelakaan yang membutuhkan penanganan segera.

Pelayanan gawat darurat dapat diberikan di rumah sakit yang bekerja sama maupun yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan JKN. Penjaminan biaya dan prosedur setelah kondisi darurat teratasi mengikuti aturan yang berlaku.

Jika mengalami gejala yang mengarah pada kondisi darurat, utamakan mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, untuk keluhan non-darurat, peserta umumnya perlu mengikuti prosedur pelayanan melalui FKTP terdaftar.

Baca Juga: Klaim BPJS Kesehatan Butuh TTE? Ini Penjelasan Aturannya

Bagaimana dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)?

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan kebijakan untuk menetapkan standar fasilitas ruang rawat inap bagi peserta JKN. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, yang mengubah sejumlah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

KRIS bertujuan meningkatkan kualitas fasilitas rawat inap dan mendorong kesetaraan standar pelayanan bagi peserta JKN. Penerapannya mencakup kondisi ruangan, fasilitas tempat tidur, ventilasi, pencahayaan, serta aspek keselamatan pasien.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam penerapan KRIS meliputi:

• Kapasitas tempat tidur: Pengaturan jumlah tempat tidur dalam ruang rawat inap sesuai kriteria yang ditetapkan.
• Privasi pasien: Pengaturan jarak dan pembatas antararea tempat tidur.
• Ventilasi dan pencahayaan: Pemenuhan standar sirkulasi udara dan pencahayaan ruangan.
• Fasilitas sanitasi: Ketersediaan fasilitas kamar mandi sesuai persyaratan.
• Keselamatan pasien: Pemenuhan persyaratan teknis untuk mendukung keamanan selama perawatan.

Penerapan KRIS perlu dibedakan dari perubahan kelas kepesertaan dan iuran. Karena itu, peserta sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa seluruh ketentuan kelas dan iuran otomatis berubah secara bersamaan. Informasi mengenai hak rawat inap dan iuran perlu mengacu pada peraturan pelaksanaan yang berlaku.

Apakah KRIS Menghapus Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan?

Salah satu pertanyaan terkait KRIS adalah apakah sistem kelas 1, 2, dan 3 telah dihapus sepenuhnya. KRIS berfokus pada standardisasi fasilitas ruang rawat inap, sedangkan ketentuan mengenai iuran dan hak pelayanan perlu dipahami berdasarkan regulasi yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan peserta meliputi:

• Standar fasilitas: KRIS menetapkan persyaratan ruang rawat inap dan fasilitas pendukung.
• Iuran peserta: Besaran iuran mengikuti ketentuan yang berlaku bagi masing-masing segmen kepesertaan.
• Penerapan di rumah sakit: Peserta dapat mengonfirmasi fasilitas rawat inap yang tersedia kepada rumah sakit tujuan.
• Informasi regulasi: Perubahan hak dan kewajiban peserta perlu merujuk pada pengumuman resmi pemerintah dan BPJS Kesehatan.

Untuk menghindari kesalahpahaman, periksa informasi terbaru melalui kanal resmi BPJS Kesehatan sebelum mengambil keputusan terkait pelayanan dan administrasi kepesertaan.

Bagaimana Menggunakan BPJS Kesehatan di Luar Kota?

Peserta JKN tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika berada di luar kota, tetapi prosedurnya bergantung pada jenis pelayanan yang dibutuhkan. Untuk kondisi non-darurat, peserta perlu memperhatikan ketentuan penggunaan FKTP di luar wilayah fasilitas kesehatan terdaftar.

Sementara itu, dalam keadaan gawat darurat, peserta dapat langsung menuju IGD tanpa harus memperoleh rujukan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku. Agar pelayanan berjalan lancar, perhatikan beberapa langkah berikut:

• Periksa status kepesertaan: Pastikan status BPJS Kesehatan aktif sebelum bepergian.
• Cari fasilitas kesehatan: Identifikasi FKTP atau rumah sakit yang dapat melayani peserta JKN di daerah tujuan.
• Pahami prosedur non-darurat: Konfirmasikan persyaratan kunjungan ke FKTP lain jika berada di luar wilayah terdaftar.
• Pertimbangkan pindah FKTP: Jika berpindah domisili dalam jangka panjang, perubahan FKTP dapat mempermudah akses layanan kesehatan.
• Manfaatkan Mobile JKN: Gunakan aplikasi untuk mengakses informasi kepesertaan dan layanan administrasi yang tersedia.

Baca Juga: Cara Daftar Online Puskesmas lewat HP Beserta Syaratnya

FAQ Seputar Aturan Rujukan, IGD, dan KRIS BPJS Terbaru

1. Apakah berobat menggunakan BPJS Kesehatan harus memakai surat rujukan?

Untuk pelayanan non-darurat di rumah sakit, peserta umumnya memerlukan rujukan dari FKTP, kecuali untuk layanan yang dikecualikan sesuai ketentuan JKN.

2. Apakah BPJS Kesehatan bisa digunakan langsung di IGD tanpa rujukan?

Bisa, jika pasien mengalami kondisi gawat darurat. Penetapan kondisi darurat dilakukan oleh tenaga medis berdasarkan kriteria yang berlaku.

3. Apa itu KRIS dalam BPJS Kesehatan?

KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah kebijakan untuk menetapkan standar fasilitas ruang rawat inap bagi peserta JKN guna meningkatkan kualitas dan kesetaraan pelayanan.

4. Apakah KRIS menghapus kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan?

KRIS berfokus pada standardisasi fasilitas rawat inap. Ketentuan mengenai kelas pelayanan dan iuran perlu mengacu pada peraturan pelaksanaan yang berlaku.

5. Apakah BPJS Kesehatan bisa digunakan untuk berobat di luar kota?

Bisa, sesuai ketentuan JKN. Untuk pelayanan non-darurat, peserta perlu mengikuti prosedur penggunaan FKTP di luar wilayah terdaftar, sedangkan kondisi gawat darurat dapat langsung ditangani di IGD.