Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menjadi situasi yang sulit bagi pekerja, terutama ketika kehilangan pekerjaan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi tersebut, pekerja membutuhkan perlindungan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memiliki kesempatan untuk kembali bekerja.
Salah satu bentuk perlindungan yang disediakan pemerintah adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini memberikan dukungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan melalui manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Ketentuan mengenai JKP juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lantas, apa yang dimaksud dengan JKP, siapa saja yang dapat menjadi pesertanya, dan manfaat apa yang bisa diperoleh?
Apa Itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika pekerja mengalami kehilangan pekerjaan. Program ini memberikan perlindungan selama pekerja menghadapi masa transisi setelah berakhirnya hubungan kerja.
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 27 Tahun 2026, pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Penyelenggaraannya dilakukan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial.
Artinya, JKP tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan keuangan, tetapi juga membantu pekerja mempersiapkan diri untuk kembali memasuki dunia kerja. Secara umum, program ini memiliki beberapa karakteristik berikut:
- Program jaminan sosial: Menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial di bidang ketenagakerjaan.
- Bersifat nasional: Diselenggarakan secara nasional untuk mendukung perlindungan pekerja.
- Melibatkan pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan: Penyelenggaraannya dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Pemerintah Pusat.
Siapa Saja yang Menjadi Peserta JKP?
Kepesertaan JKP berkaitan dengan keikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial yang didaftarkan oleh pemberi kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 159 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam ketentuan tersebut, peserta JKP terdiri atas dua kelompok, yaitu:
- Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh pemberi kerja dalam program jaminan sosial.
- Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh pemberi kerja dalam program jaminan sosial.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial, termasuk JKP. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan administrasi kepesertaan agar perlindungan pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa Saja Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 27 Tahun 2026, manfaat JKP terdiri atas tiga bentuk, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ketiganya memiliki fungsi berbeda, tetapi saling mendukung untuk membantu pekerja menghadapi kondisi setelah kehilangan pekerjaan.
Berikut penjelasannya:
1. Uang Tunai
Manfaat uang tunai diberikan sebagai dukungan finansial bagi pekerja setelah kehilangan pekerjaan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup selama pekerja belum memperoleh pekerjaan baru.
Namun, UU Nomor 27 Tahun 2026 belum merinci besaran nominal, persentase, maupun jangka waktu pemberian manfaat uang tunai. Ketentuan teknis tersebut masih perlu mengacu pada peraturan pelaksana program JKP.
2. Akses Informasi Pasar Kerja
Peserta JKP juga memperoleh akses informasi pasar kerja untuk membantu menemukan kesempatan kerja baru sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
Manfaat ini penting karena pekerja membutuhkan informasi mengenai peluang kerja dan kebutuhan tenaga kerja agar dapat menentukan langkah selanjutnya setelah mengalami PHK.
Beberapa informasi yang berkaitan dengan manfaat ini meliputi:
- Informasi mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
- Informasi kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja.
- Referensi peluang kerja sesuai kompetensi pekerja.
3. Pelatihan Kerja
Manfaat berikutnya adalah pelatihan kerja yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi.
Kebutuhan industri yang terus berkembang membuat pekerja perlu memperbarui keterampilan agar tetap memiliki daya saing. Melalui pelatihan kerja, pekerja dapat mempelajari kemampuan baru yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja sehingga lebih siap mencari pekerjaan berikutnya.
Bagaimana Ketentuan Iuran Program JKP?
Penyelenggaraan program jaminan sosial membutuhkan pendanaan agar manfaatnya dapat diberikan kepada peserta. Berdasarkan Pasal 160 UU Nomor 27 Tahun 2026, iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan.
Pendanaan tersebut bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP. Adapun sumber pendanaannya meliputi:
- Modal awal pemerintah.
- Rekomposisi iuran program jaminan sosial.
- Dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
UU tersebut juga menetapkan modal awal pemerintah untuk program JKP paling sedikit sebesar Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya mendukung keberlangsungan program JKP agar dapat menjalankan fungsi perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Apa Perbedaan JKP dan Uang Pesangon?
JKP dan uang pesangon sama-sama berkaitan dengan perlindungan pekerja ketika terjadi PHK. Namun, keduanya memiliki dasar dan mekanisme pemberian yang berbeda.
JKP merupakan program jaminan sosial yang memberikan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Sementara itu, uang pesangon merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja ketika terjadi PHK sesuai alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam UU Nomor 27 Tahun 2026, ketentuan mengenai uang pesangon diatur dalam Pasal 232. Besarannya ditentukan berdasarkan masa kerja dan alasan terjadinya PHK.
Berikut perbedaan keduanya:
| Aspek | JKP | Uang Pesangon |
| Bentuk perlindungan | Program jaminan sosial | Hak pekerja akibat PHK |
| Penyelenggara atau penanggung jawab | BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat | Pemberi kerja |
| Bentuk manfaat | Uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja | Uang pesangon sesuai ketentuan |
| Dasar pengaturan | Pasal 157–162 | Pasal 232 dan ketentuan terkait |
Pastikan Hak dan Perlindungan Ketenagakerjaan Terpenuhi
Dengan adanya peraturan ini, perusahaan perlu memastikan kewajiban kepesertaan jaminan sosial telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dokumen ketenagakerjaan, seperti perjanjian kerja, surat keputusan, dan dokumen administrasi karyawan, juga perlu dilakukan secara tertib agar proses administrasi berjalan lebih efisien.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek. ViTEK merupakan layanan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi yang sah menurut hukum, sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.
ViTEK menyediakan berbagai fitur untuk mempermudah pengelolaan dokumen digital, antara lain:
- Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus tanpa membuka file satu per satu.
- Multi-step & Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
- Audit Trail dan Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu, identitas pihak yang melakukan aktivitas, dan lokasi geografis.
- Multi-User & Role Management: Mengatur pengguna serta hak akses sesuai kebutuhan tim.
- Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal perusahaan, seperti ERP, CRM, dan HRIS, dengan modul tanda tangan digital.
- Instalasi On-Premise: Memberikan pilihan instalasi agar perusahaan memiliki kontrol penuh atas data internal.
Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!
FAQ Seputar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
1. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
JKP adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak ketika pekerja kehilangan pekerjaan.
2. Siapa yang bertanggung jawab mengikutsertakan pekerja dalam program JKP?
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 27 Tahun 2026, pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program JKP.
3. Apa saja manfaat yang diberikan oleh program JKP?
Program JKP memberikan tiga manfaat, yaitu uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
4. Apakah JKP sama dengan uang pesangon?
Tidak. JKP merupakan program jaminan sosial, sedangkan uang pesangon merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja ketika terjadi PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagaimana ketentuan iuran program JKP?
Iuran JKP wajib dibayarkan setiap bulan. Pendanaannya bersumber dari iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat serta sumber pendanaan JKP lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU Nomor 27 Tahun 2026.




Tinggalkan Balasan