Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui program ini, pekerja dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja untuk membantu mempertahankan kehidupan yang layak setelah kehilangan pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan melalui program JKP. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur kepesertaan, penyelenggaraan, hingga pendanaan program JKP.
Lantas, apa saja kewajiban perusahaan terhadap program JKP? Berikut penjelasannya.
Apa Itu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)?
Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah program jaminan sosial yang ditujukan untuk melindungi pekerja ketika kehilangan pekerjaan. Program ini bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja selama menghadapi masa transisi setelah hubungan kerja berakhir.
Berdasarkan Pasal 157 UU Nomor 27 Tahun 2026, JKP diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Penyelenggaraannya melibatkan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 158.
Melalui program ini, pekerja dapat memperoleh tiga bentuk manfaat, yaitu:
- Uang tunai: bantuan finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- Akses informasi pasar kerja: informasi untuk membantu pekerja menemukan peluang pekerjaan baru.
- Pelatihan kerja: fasilitas untuk meningkatkan kompetensi agar pekerja lebih siap kembali memasuki pasar kerja.
Dengan demikian, JKP tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membantu pekerja mempersiapkan diri untuk mendapatkan pekerjaan kembali.
Apa Saja Kewajiban Perusahaan terhadap Program JKP?
Kewajiban utama perusahaan dalam program JKP adalah mengikutsertakan pekerja sebagai peserta jaminan kehilangan pekerjaan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Artinya, perusahaan perlu memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sosial ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Ketentuan kepesertaan juga mencakup pekerja yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial maupun pekerja yang baru didaftarkan oleh pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 159.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut meliputi:
- Mengikutsertakan pekerja dalam program JKP. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memperhatikan ketentuan kepesertaan. Perusahaan perlu memastikan pekerja yang didaftarkan termasuk dalam kelompok peserta sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- Memperhatikan ketentuan pembayaran iuran. Pasal 160 mengatur bahwa iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan dengan sumber pendanaan yang telah ditentukan.
Dengan memenuhi ketentuan tersebut, perusahaan turut mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial bagi pekerja, terutama ketika terjadi PHK.
Bagaimana Ketentuan Iuran Program JKP?
Selain mengatur kepesertaan, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menjelaskan ketentuan pendanaan program JKP. Berdasarkan Pasal 160, iuran program ini wajib dibayarkan setiap bulan. Sumber pendanaannya berasal dari iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan JKP.
Adapun sumber pendanaan program JKP meliputi:
- Modal awal pemerintah.
- Rekomposisi iuran program jaminan sosial.
- Dana operasional badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa modal awal pemerintah untuk program JKP paling sedikit sebesar Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan JKP merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang melibatkan pemerintah dan sumber pendanaan program sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Apa Manfaat Kepesertaan JKP bagi Pekerja dan Perusahaan?
Kepesertaan JKP memberikan perlindungan bagi pekerja ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, pekerja memiliki dukungan selama masa transisi sebelum memperoleh pekerjaan baru.
Bagi perusahaan, pemenuhan kewajiban kepesertaan JKP merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap perlindungan pekerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Beberapa manfaat program JKP, antara lain:
- Memberikan perlindungan finansial. Manfaat uang tunai dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup ketika kehilangan sumber penghasilan.
- Mendukung pencarian pekerjaan baru. Akses informasi pasar kerja membantu pekerja menemukan peluang pekerjaan yang tersedia.
- Meningkatkan kompetensi. Pelatihan kerja memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Mendukung hubungan industrial. Pemenuhan kewajiban jaminan sosial menunjukkan perhatian perusahaan terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Dengan demikian, JKP menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus mendorong tanggung jawab perusahaan.
Pastikan Kewajiban Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terpenuhi
Pengelolaan administrasi ketenagakerjaan membutuhkan ketelitian agar setiap kewajiban perusahaan dapat dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Selain memastikan kepesertaan jaminan sosial, perusahaan juga perlu memperhatikan kelengkapan dokumen hubungan kerja, seperti perjanjian dan kontrak karyawan.
Pembaruan dokumen tersebut penting untuk memastikan ketentuan kerja, hak, dan kewajiban antara perusahaan dan pekerja tetap sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan terbaru.
Untuk mempermudah proses administrasi, perusahaan dapat memanfaatkan Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek yang merupakan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi.
ViTEK menyediakan sejumlah fitur untuk mendukung pengelolaan dokumen perusahaan, antara lain:
- Bulk Signing: menandatangani banyak dokumen sekaligus tanpa perlu membuka file satu per satu.
- Multi-step & Hierarki Approval: mengatur alur persetujuan dokumen sesuai struktur organisasi perusahaan.
- Multi-User & Role Management: mengelola pengguna dan hak akses berdasarkan peran masing-masing.
- Audit Trail & Jejak Digital: mencatat aktivitas dokumen secara otomatis, termasuk waktu dan lokasi geografis.
Dengan fitur tersebut, perusahaan dapat memperbarui dan mengelola kontrak karyawan secara digital tanpa bergantung pada proses pencetakan dan penandatanganan manual. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!
FAQ Seputar Kewajiban Perusahaan terhadap JKP
1. Apakah perusahaan wajib mendaftarkan pekerja dalam program JKP?
Ya. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026, pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja sebagai peserta program JKP.
2. Siapa yang menyelenggarakan program JKP?
Berdasarkan Pasal 158, program JKP diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat.
3. Apa saja manfaat yang diberikan program JKP?
Manfaat JKP meliputi uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 161.
4. Apakah iuran JKP dibayarkan setiap bulan?
Ya. Pasal 160 ayat (1) mengatur bahwa iuran program JKP wajib dibayarkan setiap bulan dengan sumber pendanaan yang telah ditentukan.
5. Apakah ketentuan teknis pelaksanaan JKP sudah diatur secara terperinci?
Belum seluruhnya. Pasal 162 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai program JKP, termasuk Pasal 157 sampai dengan Pasal 161, akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.




Tinggalkan Balasan