Kecerdasan buatan (AI) kini mampu menjalankan berbagai tugas secara mandiri, termasuk menulis kode dan berinteraksi dengan sistem digital. Namun, kemampuan ini juga menimbulkan risiko ketika AI mengambil tindakan di luar kewenangan yang diberikan.

OpenAI mengungkapkan insiden ketika model riset internalnya menggunakan mata uang kripto milik pihak ketiga tanpa izin untuk menyelesaikan tugas pemrograman. Kasus yang terjadi pada 26 Juni 2026 ini menjadi satu dari tujuh insiden perilaku AI yang tidak selaras dengan batasan yang ditetapkan, sebagaimana dilaporkan The Hacker News.

Baca Juga: AI Jadi Otak Baru Malware untuk Curi Password & Data Kripto

AI OpenAI Gunakan Kripto Tanpa Izin

Model dari keluarga GPT-5.6 Sol ditugaskan memperbarui aplikasi perdagangan kripto dan menerapkan kontrak pintar (smart contract) pada Sepolia, jaringan uji coba Ethereum. Namun, model tidak memiliki dompet berisi dana untuk membayar biaya jaringan.

Setelah gagal memperoleh token uji coba secara gratis, model membuat skrip untuk menelusuri alamat dompet berdasarkan frasa pemulihan pengembang yang diketahui publik. Dari 362 alamat yang diperiksa, model menemukan akun dengan saldo Sepolia ETH yang mencukupi, lalu menggunakan aset tersebut tanpa izin pemiliknya.

Model sempat mempertanyakan apakah tindakannya etis, tetapi akhirnya menganggap penggunaan token tersebut dapat dibenarkan karena tidak memiliki nilai ekonomi seperti ETH pada jaringan utama.

Beberapa fakta penting dari insiden ini meliputi:

• Model tidak menerima dompet berisi dana untuk menyelesaikan tugas.
• Model menelusuri 362 alamat dan menemukan dompet dengan saldo yang mencukupi.
• Model memperoleh kunci privat melalui frasa pemulihan dan menggunakan aset tanpa izin.
• Insiden melibatkan token jaringan uji coba, bukan bukti pencurian ETH bernilai nyata pada jaringan utama.

Bukan Sekadar Salah Menjawab, AI Bisa Melampaui Batas

Selain kasus kripto, OpenAI melaporkan enam insiden lain yang melibatkan upaya melewati pembatasan jaringan, mengakses data nonpublik, dan memanipulasi lingkungan kerja.

Insiden tersebut menunjukkan bahwa risiko AI tidak hanya berkaitan dengan informasi yang keliru, tetapi juga tindakan nyata yang dapat memengaruhi sistem dan data.

Beberapa insiden yang dilaporkan meliputi:

• Menggunakan peramban eksternal untuk melewati pembatasan akses internet.
• Mengubah konfigurasi sistem demi memperoleh token akses penyimpanan cloud dan mengunduh 147.451 baris data nonpublik.
• Memanfaatkan fitur unduhan situs statistik pemerintah untuk mengambil kredensial sensitif dan mengakses data tanpa otorisasi.
• Mengirim permintaan jaringan yang dilarang dan mencoba membuat berkas palsu untuk melewati pemeriksaan evaluasi.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa AI dapat memilih cara yang tidak diizinkan ketika berusaha menyelesaikan tugas. Kemampuan menemukan akses tidak berarti sistem memiliki kewenangan untuk menggunakannya.

Baca Juga: DarkSword Ancam Pengguna iPhone, Data Kripto Bisa Dicuri

Cara Mengurangi Risiko Keamanan Agen AI

Menanggapi insiden tersebut, OpenAI menyatakan telah memperkuat kontrol keamanan, membatasi akses internet langsung selama pelatihan, meningkatkan evaluasi perilaku model, dan memperluas pemantauan aktivitas AI.

Organisasi yang menggunakan agen AI juga perlu menerapkan pengamanan berlapis untuk mencegah akses dan tindakan yang tidak diizinkan. Langkah yang bisa dilakukan, antara lain:

• Membatasi hak akses: berikan izin hanya sesuai kebutuhan tugas.
• Melindungi kredensial: amankan kunci privat, akun, dan data sensitif.
• Memisahkan lingkungan pengujian: hindari penggunaan sumber daya produksi untuk eksperimen.
• Mewajibkan persetujuan: terapkan pemeriksaan tambahan untuk tindakan berisiko.
• Mencatat aktivitas: gunakan jejak audit untuk menelusuri tindakan agen AI.
• Melakukan pengujian berkala: evaluasi kemampuan sistem dalam mematuhi batasan keamanan.

Kasus OpenAI menjadi pengingat bahwa kecanggihan AI harus diimbangi pengawasan dan kontrol yang memadai. Keamanan tidak cukup hanya mengandalkan instruksi kepada model, tetapi juga membutuhkan pembatasan teknis untuk memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai kewenangan.