Magang menjadi salah satu cara bagi pencari kerja untuk mendapatkan pengalaman sekaligus meningkatkan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Melalui program ini, peserta dapat mempelajari proses kerja secara langsung, memahami budaya perusahaan, dan mengembangkan kompetensi sesuai bidang yang diminati.
Namun, kegiatan magang tidak hanya berkaitan dengan pengalaman dan kesempatan belajar. Peserta juga memiliki sejumlah hak yang perlu dipenuhi oleh penyelenggara program. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 37 yang membahas hak dan kewajiban peserta pemagangan.
Lantas, apa saja hak peserta magang yang perlu diketahui? Berikut penjelasannya.
Mendapatkan Bimbingan dari Mentor
Peserta magang berhak memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan kurikulum pemagangan. Pendampingan ini penting agar peserta tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan kompetensi kerja secara langsung.
Penyelenggara pemagangan juga wajib membimbing peserta sesuai dengan program yang diselenggarakan. Beberapa hal yang berkaitan dengan hak tersebut meliputi:
- Mendapatkan pendampingan selama mengikuti program pemagangan.
- Memperoleh arahan sesuai kurikulum pemagangan.
- Mendapatkan kesempatan mengembangkan kompetensi melalui praktik kerja.
Mendapatkan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Peserta magang berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti program. Ketentuan ini bertujuan memastikan kegiatan pemagangan berlangsung dalam lingkungan yang aman dan sehat.
Perusahaan sebagai penyelenggara juga wajib menyediakan fasilitas K3 untuk mendukung keselamatan peserta. Perlindungan tersebut mencakup beberapa hal, seperti:
- Penyediaan fasilitas keselamatan sesuai kebutuhan kegiatan pemagangan.
- Penerapan prosedur keselamatan di lingkungan kerja.
- Upaya mencegah risiko kecelakaan selama peserta menjalankan kegiatan magang.
Memperoleh Uang Saku Selama Magang
Uang saku menjadi salah satu hak peserta magang yang secara khusus diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 27 Tahun 2026. Penyelenggara pemagangan wajib memberikan uang saku kepada peserta selama mengikuti program.
Artinya, pemberian uang saku bukan sekadar fasilitas tambahan yang sepenuhnya bergantung pada kebijakan perusahaan. Namun, undang-undang tersebut tidak mencantumkan nominal tertentu yang harus diberikan. Oleh karena itu, besaran dan ketentuan pemberiannya perlu diperhatikan dalam perjanjian pemagangan.
Beberapa ketentuan mengenai uang saku meliputi:
- Peserta pemagangan berhak memperoleh uang saku.
- Penyelenggara wajib memberikan uang saku.
- Ketentuan pemberian uang saku perlu diperhatikan dalam perjanjian pemagangan.
Diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial
Selain uang saku, peserta magang juga berhak mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 37 ayat (6), peserta berhak diikutsertakan dalam dua program, yaitu:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang berkaitan dengan kegiatan kerja sesuai ketentuan program.
- Jaminan Kematian (JKM): Memberikan manfaat perlindungan apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program.
Kewajiban mengikutsertakan peserta dalam kedua program tersebut juga berlaku bagi penyelenggara pemagangan. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan hak perlindungan sosial peserta terpenuhi selama program berlangsung.
Memperoleh Sertifikat atau Surat Keterangan Magang
Setelah menyelesaikan program pemagangan, peserta berhak memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Dokumen ini dapat menjadi bukti pengalaman sekaligus pelengkap portofolio ketika melamar pekerjaan.
Penyelenggara pemagangan wajib memberikan dokumen tersebut kepada peserta. Adapun manfaatnya, antara lain:
- Menjadi bukti keikutsertaan dalam program pemagangan.
- Melengkapi dokumen pendukung ketika melamar pekerjaan.
- Menunjukkan pengalaman mengikuti kegiatan pemagangan di bidang tertentu.
Ketentuan Tambahan yang Perlu Diketahui Peserta Magang
Selain mengatur hak peserta, UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemagangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 38, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan:
- Jangka waktu maksimal enam bulan: Program pemagangan tidak boleh diselenggarakan melebihi batas tersebut.
- Durasi maksimal delapan jam sehari: Waktu pelaksanaan pemagangan dibatasi paling lama delapan jam dalam satu hari.
- Maksimal 40 jam seminggu: Total durasi kegiatan tidak boleh melebihi 40 jam dalam satu minggu.
- Proporsi latihan dan teori: Perbandingan antara kegiatan praktik dan teori ditentukan dalam perjanjian pemagangan.
Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi peserta dan penyelenggara agar program berjalan sesuai tujuan, yaitu meningkatkan kompetensi kerja pencari kerja.
Pastikan Hak Terpenuhi sebelum Mengikuti Program Magang
Memahami hak peserta magang merupakan langkah penting sebelum menerima tawaran pemagangan. Dengan mengetahui ketentuan yang berlaku, peserta dapat memastikan program yang diikuti memiliki tujuan pembelajaran sekaligus memberikan perlindungan yang sesuai.
Sebelum memulai kegiatan magang, ada beberapa hal yang sebaiknya diperiksa:
- Pastikan program memiliki perjanjian pemagangan tertulis.
- Periksa ketentuan uang saku dan jaminan sosial.
- Pastikan tersedia mentor dan fasilitas K3.
- Periksa jangka waktu serta durasi pemagangan.
- Pastikan terdapat ketentuan pemberian sertifikat setelah program selesai.
Di sisi lain, perusahaan perlu memastikan seluruh ketentuan tersebut tercantum dalam dokumen yang jelas. Untuk mempermudah pengelolaan perjanjian pemagangan, perusahaan dapat memanfaatkan tanda tangan digital tersertifikasi.
Salah satu solusinya adalah Virtual Teken (ViTEK) dari Vinotek, layanan tanda tangan digital tersertifikasi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Komdigi untuk menandatangani dokumen perusahaan maupun personal secara sah sesuai UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019.
ViTEK menyediakan berbagai fitur untuk mendukung administrasi dokumen perusahaan, antara lain:
- Variasi Bentuk Tanda Tangan: Membuat tanda tangan digital berupa gambar, QR Code, hingga paraf.
- Bulk Signing: Menandatangani ratusan dokumen digital sekaligus dalam satu klik.
- Multi-step dan Hierarki Approval: Mengatur alur persetujuan dokumen berdasarkan struktur organisasi, mulai dari staf hingga direktur.
- Audit Trail dan Jejak Digital: Mencatat aktivitas dokumen secara real-time, termasuk identitas pengguna, waktu, dan lokasi geografis.
- Multi-User dan Role Management: Mengelola pengguna serta mengatur hak akses sesuai kebutuhan perusahaan.
- Integrasi API Fleksibel: Menghubungkan sistem internal seperti ERP, CRM, dan HRIS dengan modul tanda tangan digital ViTEK.
- Instalasi On-Premise: Memberikan opsi instalasi agar perusahaan memiliki kontrol penuh atas data internal.
- Post Quantum Cryptography (PQC): Menggunakan teknologi enkripsi generasi berikutnya yang dirancang untuk menghadapi ancaman peretasan berbasis komputasi kuantum.
Dengan berbagai fitur tersebut, perusahaan dapat mengelola penandatanganan perjanjian magang secara lebih praktis, terstruktur, dan terdokumentasi. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan Vinotek sekarang juga dengan menghubungi WhatsApp 0822 4968 6626, email solution@vinotek.id, atau langsung daftar di sini!
FAQ Seputar Hak Peserta Magang 2026
1. Apakah peserta magang berhak mendapatkan uang saku?
Ya. Pasal 37 UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur bahwa peserta pemagangan berhak memperoleh uang saku yang wajib diberikan oleh penyelenggara.
2. Apakah peserta magang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan?
Peserta berhak diikutsertakan dalam program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
3. Berapa lama maksimal program magang di perusahaan?
Berdasarkan Pasal 38, jangka waktu pemagangan paling lama enam bulan, dengan durasi maksimal delapan jam sehari dan 40 jam seminggu.
4. Apakah perusahaan wajib memberikan sertifikat setelah magang selesai?
Ya. Penyelenggara wajib memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
5. Bagaimana jika perusahaan menyelenggarakan magang tanpa perjanjian tertulis?
Berdasarkan Pasal 37 ayat (10), pemagangan tanpa perjanjian tertulis dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi Pekerja/Buruh pada perusahaan yang bersangkutan.




Tinggalkan Balasan