Upaya membatasi akses media sosial bagi anak dan remaja kini mulai menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui kebijakan yang dikenal sebagai PP Tunas, pemerintah Indonesia turut mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital, khususnya dalam hal pembatasan akses dan pengawasan penggunaan platform online.

Di kawasan regional, Australia menjadi salah satu negara yang lebih dulu menerapkan larangan tegas, yakni melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Namun, bagaimana efektivitas kebijakan ini setelah dijalankan?

Realita di Lapangan: Akses Masih Sulit Dibatasi

Meski regulasi sudah diberlakukan, implementasinya menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Menurut hasil studi dari The Molly Rose Foundation, sebagian besar remaja masih dapat mengakses media sosial.

Rinciannya sebagai berikut:

• Sekitar 61% anak usia 12–15 tahun masih memiliki akun aktif
• Akses tetap tersedia meski platform sudah dibatasi
• Regulasi belum sepenuhnya menutup celah penggunaan

Temuan ini memperlihatkan bahwa pembatasan secara teknis belum cukup kuat untuk benar-benar menghalangi akses anak ke platform digital.

Baca Juga: Apa Itu PP Tunas? Regulasi Baru yang Wajib Dipahami Platform Digital di Indonesia

Remaja Semakin Adaptif terhadap Teknologi

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini adalah kemampuan remaja dalam beradaptasi dengan teknologi. Mereka cenderung cepat menemukan cara untuk melewati batasan yang ada.

• Sekitar 70% responden mengaku bisa mengakali pembatasan
• Penggunaan akun alternatif atau metode lain masih marak
• Sistem verifikasi usia dinilai masih lemah

Menurut Andy Burrows, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan berbasis larangan saja belum cukup untuk mengatasi kompleksitas penggunaan media sosial di kalangan remaja.

Dampak Kebijakan Belum Terukur Secara Jelas

Selain persoalan akses, efektivitas kebijakan juga dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Sayangnya, hasil studi belum menunjukkan perubahan signifikan. Dengan kata lain, untuk saat ini:

• Tidak ada dampak positif yang jelas terhadap kesejahteraan
• Tidak ditemukan pula dampak negatif yang signifikan
• Efektivitas kebijakan masih perlu waktu untuk dievaluasi

Artinya, tujuan utama untuk melindungi anak dari risiko digital belum sepenuhnya tercapai dalam jangka pendek.

Baca Juga: Kewajiban Baru PSE dalam Mengelola Data Anak Menurut PP Tunas

Platform Digital Turut Diawasi Ketat

Pemerintah Australia sendiri tidak hanya fokus pada pengguna, tetapi turut mengawasi platform digital sebagai penyedia layanan.

• Sejumlah platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube sedang diselidiki
• Investigasi berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan pembatasan usia
• Sanksi yang disiapkan mencakup denda hingga langkah hukum

Langkah ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan anak juga berada di tangan platform teknologi.

Jadi Pelajaran Penting bagi Negara Lain

Kebijakan Australia kini menjadi referensi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, hasil awal ini memberikan gambaran bahwa pendekatan tunggal tidak cukup. Lebih dari itu:

• Regulasi perlu didukung teknologi verifikasi yang lebih kuat
• Literasi digital bagi anak dan orang tua harus ditingkatkan
• Pengawasan dari keluarga tetap menjadi kunci utama

Dengan adanya PP Tunas di Indonesia, pendekatan serupa sebenarnya sudah mulai diarahkan. Namun, keberhasilan implementasinya tetap akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.