Lonjakan kasus kekerasan seksual di ruang digital menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan kekerasan berbasis gender online (KBGO) terus meningkat, dengan lebih dari 1.600 kasus tergolong sebagai kekerasan seksual online dari total sekitar 2.000 laporan per tahun.

Melihat tren ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai mengambil sikap tegas terhadap platform digital yang dinilai tidak serius dalam menangani konten berbahaya.

Platform Digital Tak Bisa Lagi Lepas Tangan

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa platform memiliki tanggung jawab langsung atas aktivitas yang terjadi di dalam sistemnya. Dalam konteks ini, peran platform tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan keamanan pengguna.

Beberapa poin penting yang ditekankan, antara lain:

• Platform adalah ruang utama terjadinya aktivitas digital, sehingga penanganan awal menjadi tanggung jawab mereka
• Pemerintah memiliki keterbatasan akses langsung ke sistem internal platform
• Penanganan konten berbahaya tidak bisa sepenuhnya bergantung pada intervensi eksternal

Artinya, tanpa keterlibatan aktif dari platform, upaya menciptakan ruang digital yang aman akan sulit tercapai.

Baca Juga: Mengintip Efektivitas Pembatasan Media Sosial untuk Anak dan Remaja di Negara Tetangga

Ancaman Sanksi hingga Penutupan Platform

Sebagai bentuk keseriusan, Komdigi membuka opsi pemberian sanksi tegas terhadap platform yang lalai. Sanksi yang dimaksud tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat meningkat hingga penghentian layanan.

Langkah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

• Tingginya angka kekerasan seksual online yang terus meningkat setiap tahun
• Dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial
• Perlunya efek jera bagi platform yang tidak menjalankan kewajibannya

Dengan kata lain, pemerintah ingin memastikan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas, bukan sekadar tambahan fitur.

Banyak Kasus Belum Terdeteksi

Dalam audiensi bersama Komnas Perempuan, terungkap bahwa angka yang tercatat saat ini kemungkinan masih jauh dari kondisi sebenarnya.

Masih banyak korban yang belum melapor karena berbagai kendala, seperti:

• Keterbatasan akses layanan di wilayah kepulauan dan daerah 3T
• Minimnya pendampingan hukum dan psikologis
• Kurangnya literasi digital terkait mekanisme pelaporan

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual online bukan hanya soal konten, tetapi juga ekosistem penanganannya.

Baca Juga: Apa Itu PP Tunas? Regulasi Baru yang Wajib Dipahami Platform Digital di Indonesia

Perlu Sistem Pengawasan dan Respons yang Lebih Cepat

Untuk menekan angka kasus, penguatan sistem pengawasan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Platform digital didorong untuk memiliki mekanisme yang lebih responsif dalam menangani laporan.

Fokus utamanya meliputi:

• Percepatan proses take down terhadap konten berbahaya
• Penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi
• Transparansi dalam proses penanganan laporan pengguna

Dengan sistem yang lebih baik, potensi penyebaran konten berbahaya dapat diminimalkan sejak awal.

Kolaborasi Jadi Kunci Ruang Digital yang Aman

Meningkatnya kasus kekerasan seksual online menegaskan bahwa tanggung jawab tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan lembaga perlindungan seperti Komnas Perempuan.

Beberapa langkah kolaboratif yang dibutuhkan, antara lain:

• Penyusunan standar penanganan konten berbahaya yang lebih tegas
• Integrasi sistem pelaporan lintas platform dan lembaga
• Edukasi publik terkait keamanan dan etika di ruang digital

Dengan pendekatan yang terintegrasi, ruang digital diharapkan tidak hanya menjadi tempat berinteraksi, tetapi juga lingkungan yang aman bagi seluruh pengguna.