Regulasi digital di Indonesia kini semakin ketat, terutama dalam hal perlindungan anak. Lewat Peraturan Pemeritah No. 17 Tahun 2025 alias PP Tunas, pemerintah menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memastikan produk, layanan, dan fitur yang mereka kembangkan aman bagi anak.
Bukan sekadar imbauan, aturan tersebut membawa konsekuensi nyata. Ketidakpatuhan terhadap PP Tunas bisa berdampak pada aspek hukum sekaligus mengganggu operasional bisnis hingga merusak reputasi perusahaan. Lalu, apa saja risiko yang bisa terjadi?
1. Terkena Sanksi Administratif dan Pengawasan Ketat
Salah satu risiko paling langsung adalah sanksi administratif. Pemerintah, melalui kementerian terkait, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, mulai dari pemantauan hingga pemeriksaan terhadap PSE.
Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan bisa:
- Dipanggil untuk pemeriksaan
- Diminta memberikan klarifikasi dan data
- Dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan
Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama jika harus menghadapi audit atau investigasi lanjutan.
2. Risiko Penghentian Layanan atau Pembatasan Fitur
Dalam kondisi tertentu, ketidakpatuhan bisa berujung pada pembatasan layanan. Hal ini bisa terjadi jika produk atau fitur dianggap berpotensi melanggar hak anak atau membahayakan pengguna anak.
Misalnya:
- Tidak menyediakan verifikasi usia
- Tidak menerapkan pengaturan privasi tinggi secara default
- Tidak memiliki mekanisme pelaporan
Padahal, PP Tunas secara tegas mewajibkan PSE untuk menyediakan mekanisme tersebut sebagai bagian dari perlindungan anak.
Baca Juga: Belum Patuhi Aturan Batas Usia, Begini Nasib TikTok Cs di Indonesia
3. Kewajiban Menghapus Data Anak secara Paksa
Salah satu poin krusial dalam PP Tunas adalah perlindungan data pribadi anak. Jika perusahaan tidak memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali, maka:
- Data pribadi anak harus dihapus
- Akses anak ke layanan harus dihentikan
Hal ini dapat berdampak signifikan pada bisnis, terutama bagi platform yang mengandalkan data pengguna untuk operasional atau monetisasi.
4. Potensi Pelanggaran Privasi dan Tuntutan Hukum
PP Tunas secara eksplisit melarang beberapa praktik yang selama ini cukup umum di industri digital, seperti:
- Pengambilan data geolokasi tanpa alasan kuat
- Pemrofilan anak untuk tujuan komersial
- Penggunaan teknik manipulatif (dark patterns)
Jika praktik ini tetap dilakukan, perusahaan berisiko menghadapi:
- Gugatan hukum
- Tuntutan dari orang tua atau wali
- Investigasi lanjutan oleh regulator
Selain itu, pelanggaran terhadap data anak sering kali dipandang lebih serius dibandingkan data pengguna dewasa.
5. Kerusakan Reputasi dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Di era digital, reputasi adalah aset. Sekali perusahaan dianggap tidak melindungi anak, dampaknya bisa sangat luas:
- Penurunan kepercayaan pengguna
- Sorotan media dan publik
- Risiko ditinggalkan oleh mitra bisnis
Padahal, PP Tunas sendiri menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan dibanding kepentingan komersial . Artinya, perusahaan yang mengabaikan hal ini berpotensi dianggap tidak etis.
6. Beban Operasional dan Biaya Kepatuhan yang Lebih Tinggi
Menunda kepatuhan justru bisa membuat biaya semakin besar. Ketika pelanggaran sudah terjadi, perusahaan harus:
- Melakukan perbaikan sistem secara mendadak
- Menyusun ulang kebijakan privasi
- Menghadapi proses audit dan investigasi
Jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejak awal menerapkan prinsip “compliance by design”, biaya dan risiko jangka panjang jauh lebih terkendali.
Baca Juga: Komdigi dan Polri Bentuk Satgas Digital, Percepat Penanganan Kejahatan Siber
FAQ Seputar Risiko Ketidakpatuhan PP Tunas
- Apa itu PP Tunas dan siapa yang wajib mematuhinya?
PP Tunas adalah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 yang mengatur perlindungan anak dalam sistem elektronik. Aturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik sektor publik maupun privat.
- Apa risiko utama jika platform digital tidak patuh PP Tunas?
Risiko utamanya meliputi sanksi administratif, pengawasan ketat dari pemerintah, pembatasan layanan, hingga kewajiban penghapusan data anak secara paksa.
- Apakah platform bisa tetap beroperasi jika melanggar PP Tunas?
Tidak selalu. Jika pelanggaran dianggap serius, pemerintah dapat membatasi fitur atau bahkan menghentikan akses layanan tertentu sampai kewajiban dipenuhi.
- Apakah semua platform harus menerapkan verifikasi usia dan parental consent?
Ya. PP Tunas mewajibkan platform yang berpotensi diakses anak untuk menyediakan mekanisme verifikasi usia serta persetujuan orang tua atau wali.
- Bagaimana cara paling efektif agar platform tetap patuh PP Tunas?
Cara terbaik adalah menerapkan prinsip compliance by design, seperti pengaturan privasi tinggi secara default, sistem verifikasi usia, serta evaluasi risiko secara berkala sejak tahap pengembangan produk.
Tinggalkan Balasan