Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan setelah kedua negara resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Perjanjian yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 itu mencakup berbagai aspek kerja sama ekonomi, mulai dari tarif perdagangan hingga penguatan sektor digital.

Di tengah pembahasan mengenai penghapusan tarif dan kemudahan transaksi elektronik, muncul satu isu yang paling menyita perhatian publik: pengaturan lalu lintas data lintas negara (cross-border data flow). Lantas, apakah imbas dari kesepakatan ini membuat data konsumen Indonesia akan ditransfer ke Amerika Serikat?

Transfer Data Dimungkinkan, tapi Tidak Bebas

Pemerintah menegaskan bahwa transfer data memang dimungkinkan dalam kerangka kerja sama tersebut. Namun, mekanismenya tidak dilakukan secara bebas. Indonesia tetap menerapkan prinsip data flow with condition, yang berarti:

• Transfer data pribadi harus mengikuti ketentuan hukum nasional.
• Tidak semua data dapat dikirim ke luar negeri tanpa persyaratan.
• Ada mekanisme pengawasan dan pembatasan yang berlaku.

Dengan demikian, kesepakatan dagang ini bukan berarti membuka akses luas terhadap seluruh data masyarakat Indonesia.

Mengacu pada UU Pelindungan Data Pribadi

Pengaturan transfer data lintas negara merujuk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) Tahun 2022, khususnya Pasal 56. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan jika:

• Negara tujuan memiliki tingkat perlindungan data yang memadai (adequate), atau
• Pemilik data memberikan persetujuan secara eksplisit.

Artinya, perlindungan terhadap hak pemilik data tetap menjadi prioritas dalam implementasi kerja sama ini.

AS Disebut Wajib Berikan Perlindungan Setara

Pemerintah menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan memberikan perlindungan data dengan standar yang setara dengan regulasi Indonesia. Beberapa poin yang ditegaskan, antara lain:

• Data yang ditransfer tetap berada dalam koridor hukum Indonesia.
• Proses transfer tidak dilakukan tanpa verifikasi dan ketentuan jelas.
• Keamanan dan perlindungan data menjadi bagian dari komitmen bilateral.

Pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengingatkan agar publik tidak salah memahami kebijakan ini sebagai “transfer bebas” data pribadi.

Bagian dari Strategi Ekonomi Digital

Selain isu data, perjanjian ART juga mencakup:

• Penghapusan bea masuk untuk transaksi elektronik lintas negara.
• Penguatan kerja sama ekonomi berbasis digital.
• Peningkatan integrasi perdagangan digital Indonesia dengan pasar global.

Kebijakan tersebut disebut tidak eksklusif untuk Amerika Serikat, karena Indonesia juga telah menerapkan kebijakan serupa terhadap mitra dagang lain, termasuk negara-negara Eropa.

Apa yang Perlu Dicermati?

Meski pemerintah menegaskan adanya perlindungan hukum, isu kedaulatan data dan keamanan informasi tetap menjadi perhatian. Beberapa hal yang perlu dicermati ke depan meliputi:

• Transparansi pelaksanaan transfer data lintas negara.
• Standar perlindungan data di negara tujuan.
• Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Pada akhirnya, implementasi teknis dan pengawasan yang ketat akan menentukan apakah kerja sama ekonomi digital ini benar-benar berjalan seimbang dengan perlindungan data konsumen Indonesia.